LAMONGAN // MEDIATNI-POLRI.COM / Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan Erna Sujarwati S.Pd.,M.Sos menyoroti pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), menyusul adanya laporan lima peserta meninggal dunia serta terdapat 32 peserta perempuan yang sedang dalam kondisi hamil.
Fraksi PDI Perjuangan Lamongan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latsarmil SPPI, terutama terkait kesiapan kondisi dasar peserta sebelum mengikuti rangkaian pelatihan yang memiliki aktivitas fisik cukup berat.
Erna menilai, setiap program strategis pemerintah harus tetap berjalan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan keselamatan peserta.
Apalagi SPPI merupakan program prioritas yang harus terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan risiko terhadap keselamatan peserta.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan memberikan pengecualian terhadap peserta perempuan yang sedang dalam kondisi hamil. Ada 32 peserta perempuan hamil yang harus mendapatkan perlakuan khusus, bukan hanya dipulangkan, tetapi diberikan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keselamatan mereka,” ujar Erna Sujarwati.
Menurutnya, kondisi kehamilan membutuhkan perhatian khusus, terlebih jika peserta harus mengikuti kegiatan dengan intensitas tinggi dari pagi hingga malam.
Ia membandingkan, dalam aktivitas tertentu seperti perjalanan menggunakan pesawat saja, perempuan hamil memiliki prosedur dan kewajiban pelaporan tertentu, apalagi dalam kegiatan pelatihan yang memiliki agenda fisik dan lapangan.
“Naik pesawat saja perempuan hamil harus melaporkan kondisinya, apalagi mengikuti Latsarmil yang memiliki aktivitas berat. Maka kondisi kesehatan peserta harus menjadi perhatian utama sejak awal,” jelasnya.
Fraksi PDI Perjuangan Lamongan juga mendorong agar ke depan setiap pelaksanaan pelatihan serupa wajib diawali dengan proses screening kesehatan yang komprehensif.
Pemerintah perlu melakukan pemetaan kondisi peserta, termasuk mengetahui riwayat penyakit bawaan maupun faktor risiko kesehatan yang dapat membahayakan keselamatan peserta.
“Setiap peserta harus dipastikan memiliki kondisi yang sesuai dengan standar pelaksanaan pelatihan. Jangan sampai ada peserta dengan kondisi kesehatan tertentu yang justru berisiko fatal ketika mengikuti kegiatan,” tambahnya.
Selain peserta perempuan yang sedang hamil, pemerintah juga diminta memberikan perhatian terhadap peserta yang memiliki riwayat penyakit tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa.
Fraksi PDI Perjuangan Lamongan berharap evaluasi terhadap Latsarmil SPPI dapat menjadi langkah perbaikan agar program tetap berjalan sesuai tujuan, namun tetap mengedepankan keselamatan dan nilai kemanusiaan.
“Program prioritas pemerintah harus sukses, tetapi keberhasilan sebuah program tidak boleh diukur hanya dari pelaksanaannya, melainkan juga dari bagaimana pemerintah memastikan keselamatan seluruh peserta yang terlibat,” pungkasnya.
(*)
