SUMATERA BARAT // MEDIATNI-POLRI.COM / Jumlah pengungsi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan tren penurunan signifikan sejak awal Ramadan.
Berdasarkan laporan harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera,
pada awal Ramadan atau 20 Februari 2026, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 12.994 jiwa,
terdiri atas 12.144 jiwa di Aceh dan 850 jiwa di Sumut. Sementara itu, Provinsi Sumbar telah nihil pengungsi di tenda.
Seiring percepatan penanganan di lapangan, jumlah tersebut terus menurun. Data terbaru pada Kamis (5/3/2026) pagi,
menunjukkan jumlah pengungsi tersisa 6.873 jiwa, dengan rincian 6.187 jiwa di Aceh dan 686 jiwa di Sumut.
Dengan demikian, dalam kurun waktu kurang dari dua pekan, jumlah pengungsi telah berkurang sebanyak 6.121 jiwa atau 47,1% dari kondisi awal Ramadan.
Penurunan jumlah pengungsi di tenda sejalan dengan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak.
Berdasarkan data BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum, dari total rencana pembangunan 18.309 unit huntara di Aceh, Sumut, dan Sumbar,
hingga 4 Maret 2026 telah selesai dibangun sebanyak 12.279 unit atau mencapai 67%.
Selain pembangunan huntara, progres hunian tetap (huntap) juga terus berjalan. Dari total rencana 36.669 unit huntap di tiga provinsi, saat ini sebanyak 1.363 unit dalam tahap progres pembangunan dan 6 unit telah selesai.
Di sisi lain, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) telah terealisasi 100%. Dari total 10.783 penerima di tiga provinsi, seluruhnya telah menerima transfer dana ke rekening masing-masing.
Kementerian Sosial juga tengah memproses penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) bagi 175.211 jiwa atau 47.686 kepala keluarga di 37 kabupaten/kota pada tiga provinsi terdampak, dengan total anggaran Rp236,53 miliar.
Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, percepatan relokasi pengungsi menjadi prioritas dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Target tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.
“Kita harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum Idul Fitri. Kalau bisa sebelum Idul Fitri semua tidak ada di tenda tapi di huntara atau menerima dana tunggu hunian yang diberikan,” ujar Tito.
(*)
