SUMATERA // MEDIATNI-POLRI.COM / Soliditas antardaerah dalam percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menguat.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat, dukungan nyata datang dari pemerintah daerah di Provinsi Sumut dan Sumbar kepada Aceh melalui mekanisme hibah antar daerah yang bersumber dari pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) untuk membantu proses pemulihan
Sebanyak 12 pemerintah daerah di Sumatera Barat turut memberikan hibah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak di Aceh.
Kontribusi ini menyusul langkah sebelumnya dari 8 pemerintah daerah di Sumatera Utara yang lebih dulu menyalurkan dukungan serupa.
Total hibah yang terkumpul dari pemerintah daerah di Sumatera Barat mencapai Rp27 miliar.
Dukungan ini berasal dari berbagai daerah, termasuk Kota Padang sebesar Rp5 miliar, Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang masing-masing Rp3 miliar,
serta sejumlah kabupaten/kota lainnya dengan kontribusi bervariasi antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Sebelumnya, dari Sumatera Utara, total hibah antar daerah yang dihimpun mencapai Rp260 miliar.
Dengan demikian, total hibah yang berhasil dihimpun dari kedua provinsi tersebut mencapai Rp287 miliar,
yang akan disalurkan secara langsung kepada daerah-daerah di Aceh yang masih mengalami dampak berat bencana hidrometeorologi.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan mekanisme hibah antar daerah ini merupakan bentuk nyata gotong royong nasional dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
“Kami hanya menghubungkan hibah antar daerah, sehingga bantuan ini bisa langsung dirasakan. Mekanisme kami kawal, dari rekening ke rekening, agar tepat sasaran dan cepat dimanfaatkan oleh daerah yang membutuhkan,” ujar Tito dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Palembang, Sumatera Selatan, akhir pekan lalu.
Ia mengungkapkan, pemerintah pusat sebelumnya mengalokasikan dan mengembalikan TKD dengan nilai mencapai Rp10,6 triliun untuk mendukung pemulihan di tiga provinsi terdampak.
Skema ini memberikan ruang fiskal bagi daerah yang relatif lebih ringan terdampaknya untuk membantu daerah dengan kondisi pemulihan yang lebih berat.
Menurut Tito, sejumlah wilayah di Aceh masih menghadapi tantangan pemulihan, termasuk risiko bencana susulan seperti banjir dan longsor.
Oleh karena itu, percepatan intervensi melalui dukungan lintas daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan pemulihan berjalan merata dan berkelanjutan.
“Total bantuan dari dua provinsi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan Aceh. Ini adalah wujud nyata solidaritas dan gotong royong antardaerah dalam menghadapi bencana,” tambahnya.
Satgas PRR memastikan seluruh proses penyaluran hibah akan terus dikawal secara ketat,
baik dari sisi administrasi maupun implementasi di lapangan, guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas pemanfaatan anggaran.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah optimistis pemulihan wilayah terdampak di Aceh dapat berlangsung lebih cepat,
sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
(*)
