KLATEN // MEDIATNI-POLRI.COM / Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten resmi meninggalkan bantuan sosial pemerintah setelah dinyatakan lulus melalui graduasi mandiri.
Keberhasilan ribuan keluarga itu menjadi bukti bahwa program perlindungan sosial tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga mampu mendorong masyarakat bangkit, mandiri, dan keluar dari kemiskinan.
Sebanyak 2.596 KPM PKH tersebut mengikuti wisuda graduasi di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Selasa (30/6/2026).
Dari total 54.555 KPM PKH Tahap I Tahun 2026 di Kabupaten Klaten, sebanyak 992 keluarga memilih graduasi mandiri atas kesadaran sendiri karena merasa telah mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan pemerintah.
Sementara 1.604 keluarga lainnya berhasil graduasi setelah memperoleh Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Salah satu peserta graduasi mandiri, Sri Giatmi, warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, mengaku memutuskan keluar dari kepesertaan PKH karena merasa kondisi ekonomi keluarganya telah membaik.
Sejak menjadi penerima PKH pada 2013, bantuan yang diterimanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan gizi anak. Bahkan, sebagian dana disisihkan sebagai modal usaha hingga kini mampu menopang perekonomian keluarga melalui usaha berjualan jamu keliling.
“Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa cukup. Saya berharap teman-teman yang sudah mampu juga berani graduasi agar bantuan bisa diberikan kepada keluarga yang lebih membutuhkan,” ujarnya.
Peserta graduasi lainnya, Tri Suwiyem, warga Klaten Tengah, juga mengaku usahanya semakin berkembang setelah memperoleh bantuan modal usaha melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi dari Kementerian Sosial.
“Alhamdulillah saya mendapat bantuan peralatan untuk berjualan bakso. Semoga usaha kami semakin berkembang dan ekonomi keluarga semakin baik,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi keberhasilan 2.596 keluarga tersebut. Menurutnya, graduasi menjadi indikator bahwa penerima manfaat telah mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
“Graduasi ini menunjukkan mereka sudah bisa mandiri dan tidak lagi memerlukan bantuan sosial. Ini menjadi awal untuk meraih kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera,” kata Luthfi.
Ia menegaskan, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dunia usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Menurut Luthfi, kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen pada 2025.
“Kolaborasi ini penting untuk mengeroyok masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar bisa kita graduasi,” ujarnya.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota yang terus memperkuat kolaborasi dalam percepatan pengentasan kemiskinan.
Ia menilai keterbukaan data kemiskinan menjadi faktor penting agar program pemerintah pusat maupun daerah dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Hari ini kita membuktikan bahwa dengan kolaborasi yang baik, keluarga penerima manfaat bisa naik kelas menjadi keluarga yang berdaya dan mandiri,” kata Agus.
( Pdtry )
