MEDAN // MEDIATNI-POLRI.COM / Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, ketangguhan kota perlu dibangun melalui penguatan sistem pangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kedua sektor tersebut menjadi fondasi penting untuk meningkatkan daya tahan daerah sekaligus mendukung ketahanan nasional.
Bima menilai, pemerintah kota memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kota berperan memperkuat distribusi, memperluas akses masyarakat terhadap pangan, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi di sektor pangan.
“Kota tidak boleh hanya menjadi konsumen pangan. Kota harus menjadi pelopor inovasi, membangun jejaring antardaerah, memperkuat distribusi, dan menghadirkan berbagai solusi agar masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang berkualitas,” ujar Bima dalam Forum Pangan pada rangkaian Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (29/6/2026) lalu.
Lebih lanjut, Bima mengatakan tantangan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja, tetapi memerlukan kolaborasi lintas wilayah dengan memperhatikan karakteristik dan potensi masing-masing kota.
Selain itu, Bima mengingatkan tantangan yang dihadapi pemerintah kota akan terus berkembang. Karena itu, modal terbesar yang dimiliki APEKSI bukan hanya pengalaman para kepala daerah, melainkan juga tradisi kolaborasi yang telah terbangun selama ini.
“Kami bangga melihat kepala daerah yang memilih berpeluh daripada mengeluh. Tangguh tidak bisa sendiri. Tangguh itu karena terampil berkolaborasi dan berkokreasi dengan berbagai pihak. Yang membedakan APEKSI adalah semangat guyub, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi itu harus terus dijaga karena di sanalah kekuatan kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap memfasilitasi berbagai masukan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam sidang pleno maupun forum-forum selama Rakernas XVIII APEKSI sebagai bahan penguatan kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menjelaskan bahwa rekomendasi yang disahkan dalam Sidang Pleno para Wali Kota merupakan hasil proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan selama rangkaian Rakernas.
“Berbagai rekomendasi yang disepakati dalam Sidang Pleno para Wali Kota dilengkapi dengan pokok-pokok pikiran yang lahir dari forum-forum tematik yang berlangsung sejak tanggal 28 Juni hingga 2 Juli di berbagai lokasi di Medan, yang masing-masing dilakukan oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Komunikasi dan Digital, kepala dinas yang terkait dengan ketahanan pangan, Ketua Tim Penggerak PKK/Dekranasda, hingga kaum muda kreatif kota seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurut Alwis, tantangan yang dihadapi kota saat ini tidak lagi dapat diselesaikan melalui satu pendekatan. Karena itu, Rakernas XVIII APEKSI dirancang sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai perspektif untuk menghasilkan rekomendasi yang saling melengkapi.
“Kota menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, solusinya juga harus dibangun secara bersama-sama. Forum-forum ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi, transformasi digital, investasi, lingkungan hidup, ketahanan pangan, hingga pelibatan generasi muda merupakan satu kesatuan dalam membangun kota yang tangguh,” tambahnya.
Melalui berbagai forum dalam Rakernas XVIII APEKSI, Kemendagri menegaskan komitmennya untuk mendengar, memfasilitasi, dan menindaklanjuti aspirasi serta rekomendasi pemerintah kota.
Pembangunan kota yang tangguh juga memerlukan sinergi lintas sektor. Ketangguhan daerah hanya dapat terwujud apabila inovasi, penguatan sektor strategis, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan berjalan beriringan.
Sumber : Puspen Kemendagri
