JAKARTA // MEDIATNI-POLRI.COM / Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya respons cepat dan narasi terpadu bagi humas pemerintah, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda).
Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) serta disrupsi informasi di era digital.
Menurutnya, kecepatan merespons diperlukan agar ruang informasi tidak dibiarkan kosong dan diisi oleh narasi yang tidak tepat.
Pesan itu disampaikan Bima saat mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai pembicara pada Forum Koordinasi bertema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”. Kegiatan digelar secara hybrid dari Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Bima menjelaskan, pola komunikasi pemerintah telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan media digital. Jika sebelumnya pemerintah lebih dominan dalam menentukan informasi yang disampaikan kepada publik, kini masyarakat memiliki peran besar dalam memproduksi dan menyebarkan informasi.
“Kenapa harus cepat Bapak/Ibu? Karena tantangannya sangat berbeda. Kalau dulu, panggung media itu driven by the government. Pemerintah mendesain rilis, memaksimalkan kanal sampai ke masyarakat. Sekarang terbalik, masyarakat melihat, merekam, mengunggah, menjadi viral, terbentuk perception, baru pemerintah merespon. Ini dua pola yang sangat ekstrem, yang tidak bisa kita ambil itu sebagai taken for granted,” katanya.
Ia melanjutkan, kecepatan respons juga penting untuk mencegah munculnya spekulasi dan narasi yang berkembang ketika pemerintah terlambat memberikan penjelasan.
Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan melalui penyebaran potongan video, komentar, maupun narasi dari berbagai pihak yang berseberangan.
Dalam konteks tersebut, Bima mengapresiasi Pemda yang telah memiliki unit khusus untuk menangkal hoaks dan DFK.
“Kami mengapresiasi beberapa pemerintah daerah ini punya unit cyber hoax khusus, yang menangkal itu. Beberapa kota kita pantau sudah ada. Jadi begitu muncul hoaks, begitu muncul DFK tadi, langsung gerak cepat, enggak lama, enggak hitungan hari, mungkin hitungan jam, mereka turun, dan opininya kebetulan berimbang dan kemudian [DFK] hilang,” ujarnya.
Selain respons cepat, Bima menekankan pentingnya membangun narasi yang terpadu di lingkungan pemerintah. Humas, kata dia, tidak seharusnya baru dilibatkan pada tahap akhir ketika sebuah kebijakan atau program telah berjalan. Sebaliknya, humas perlu terlibat sejak awal melalui proses ko-kreasi bersama perangkat daerah lainnya.
“Fokus kepada narasi tunggal yang dominan, yang direncanakan, disepakati di awal,” tambahnya.
Selanjutnya, Bima meminta pemerintah memaksimalkan media monitoring yang dimiliki. Media monitoring, menurutnya, tidak hanya digunakan untuk mengukur penerimaan publik terhadap suatu kebijakan, tetapi juga untuk membaca sentimen publik secara lebih menyeluruh.
Untuk mendukung hal itu, Bima mendorong humas pemerintah agar tidak hanya bersikap defensif atau reaktif dalam menghadapi disinformasi. Pemerintah juga perlu lebih proaktif menyampaikan berbagai capaian dan praktik baik yang terjadi di daerah.
“Mari kita jangan terjebak kepada aktivitas defensif atau reaktif, tapi mari kita jemput bola mengabarkan berita-berita baik. Banyak bertebaran di setiap penjuru negeri, setiap Pemda pasti ada narasi yang inspiratif,” tandasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.
Sumber : Puspen Kemendagri
