JAKARTA // MEDIATNI-POLRI.COM/ Badan Gizi Nasional (BGN) membantah adanya instruksi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap relawan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya video viral yang memicu keresahan para pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait kemungkinan pengurangan tenaga kerja akibat penerapan petunjuk teknis (juknis) terbaru.
BGN menegaskan, penyesuaian skema MBG 2.0 bukan dimaksudkan untuk mewajibkan pengelola dapur merumahkan atau mengurangi jumlah relawan.
Kebijakan tersebut lebih berfokus pada efisiensi anggaran, pengendalian biaya operasional, serta peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa angka jumlah personel yang tercantum dalam juknis hanya merupakan acuan perhitungan kebutuhan relawan setiap hari berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Ketentuan tersebut bukan batas maksimal jumlah pekerja yang boleh dipekerjakan oleh pengelola SPPG.
“Tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan,” kata Tysa.
Ia mencontohkan, dapur yang melayani 1.000 hingga 1.499 penerima manfaat memiliki acuan kebutuhan sebanyak 15 relawan per hari.
Sementara itu, jumlah acuan meningkat secara bertahap hingga 47 orang bagi dapur yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat setiap hari.
Meski demikian, mitra pengelola SPPG tetap diperbolehkan mempekerjakan relawan dalam jumlah lebih banyak dari angka acuan tersebut.
Syaratnya, total biaya operasional tidak melampaui pagu yang telah ditetapkan, yakni Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
Sebagai solusi agar seluruh relawan tetap dapat bekerja, BGN menyarankan pengelola dapur menerapkan sistem kerja bergilir atau shifting.
Dengan pola tersebut, kebutuhan tenaga kerja dapat disesuaikan dengan aktivitas operasional tanpa harus melakukan pengurangan pekerja secara massal.
Dalam skema MBG 2.0, komponen biaya operasional mengalami perubahan. Jika sebelumnya menggunakan sistem at cost atau berdasarkan pengeluaran riil, kini ditetapkan batas maksimal sebesar Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
BGN menilai sistem sebelumnya yang tidak memiliki batas pengeluaran operasional berpotensi menyebabkan penggunaan anggaran melampaui alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain biaya operasional, insentif fasilitas SPPG juga mengalami penyesuaian. Semula insentif diberikan sebesar Rp6 juta per hari, kemudian diubah menjadi Rp2.000 per penerima manfaat dan mulai berlaku pada 5 Oktober 2026.
Adapun pagu anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan bahan makanan, biaya operasional, serta insentif fasilitas SPPG.
Untuk komponen bahan makanan, alokasi ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi kecil dan Rp10.000 per porsi besar.
Di tengah penyesuaian kebijakan tersebut, pelaksanaan program MBG juga mendapat beragam respons dari masyarakat.
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 1–10 Oktober 2026 mencatat sebanyak 33,8 persen responden menyatakan puas terhadap pelaksanaan program, sedangkan 61,4 persen menyatakan tidak puas.
Sementara itu, survei Adidaya Institute pada 15–21 September 2026 menunjukkan 61,6 persen responden menginginkan program MBG tetap dilanjutkan.
Adapun hasil survei Poltracking periode 30 September hingga 7 Oktober 2026 mencatat bahwa program MBG menyumbang 15 persen terhadap alasan kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dengan demikian, BGN menegaskan bahwa penyesuaian juknis MBG 2.0 tidak dapat dimaknai sebagai kebijakan pemutusan hubungan kerja terhadap relawan dapur.
Pengelola SPPG tetap memiliki ruang untuk mengatur jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan, sepanjang pengelolaan anggaran tetap berada dalam batas ketentuan yang berlaku.
( Pdtry ) Sumber BGN
