JAKARTA // MEDIATNI-POLRI.COM / Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan Asistensi dan Coaching Clinic sebagai tindak lanjut atas Lembar Hasil Evaluasi dan Rencana Aksi (Renaksi) Reformasi Birokrasi Tahun 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (8/5/2025) di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung H, Kemendagri, dan menghadirkan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) sebagai mitra dalam penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Bina Adwil.
Kegiatan dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bagian Umum Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya.
Dalam sambutannya, Rizza menekankan bahwa Ditjen Bina Adwil memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang unik.
“Ditjen Bina Adwil tidak hanya mengampu kebijakan tingkat pemerintah daerah tetapi juga dalam beberapa tugas fungsinya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ini mempengaruhi pola sosial politik di Indonesia, misalnya terkait bencana, trantibumlinmas, bagaimana reformasi birokrasi bisa menjawab tantangan-tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Bina Adwil,” tegasnya.
Dalam sesi pemaparan, Analis SDM Aparatur Ahli Muda perwakilan dari Kepala Biro Ortala, Rahmad Hadi, menyampaikan materi mengenai Reformasi Birokrasi General dan Tematik.
Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan administrasi,
namun merupakan proses berkelanjutan yang mencerminkan komitmen terhadap perubahan dan peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh.
“Dari total 24 indikator Reformasi Birokrasi General, mayoritas mengalami peningkatan. Sementara itu, dalam Reformasi Birokrasi Tematik, fokus diarahkan pada isu-isu strategis nasional seperti percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, serta pengendalian inflasi” ujar Rahmad.
Salah satu capaian positif Ditjen Bina Adwil dalam mendukung reformasi birokrasi adalah peningkatan digitalisasi arsip melalui implementasi aplikasi SRIKANDI yang berjalan konsisten dan sistematis.
Satpol PP juga berperan strategis dalam menjalankan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi.
Rizza juga memberikan arahan terkait inventaris kegiatan reformasi birokrasi “Masing-masing direktorat Ditjen Bina Adwil silakan menginventarisasi kegiatan utama reformasi birokrasi tematik, jangan terjebak pada hal teknis saja dan jangan sampai mendegradasi peranan kita,” tegas Rizza.
Sebagai bagian dari komitmen bersama dalam percepatan reformasi birokrasi, Ditjen Bina Adwil siap untuk melaksanakan seluruh ketentuan serta petunjuk teknis dan pelaksana yang telah ditetapkan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja eselon II dan III di lingkungan Ditjen Bina Adwil dan diakhiri dengan semangat Reformasi Birokrasi sebuah dorongan untuk terus bergerak maju mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lincah dan responsif.
(*)
