LAMPUNG // MEDIATNI-POLRI.COM / Keberhasilan Polda Lampung melalui Operasi Pekat Krakatau dalam menangani aksi premanisme di Provinsi Lampung mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.
Prof. Dr. Hs. Tisnanta, Dosen S3 Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) bidang Filsafat Kenegaraan.
Prof Tisnanta menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Polri, khususnya Polda Lampung, dalam menanggulangi fenomena premanisme yang sempat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat melalui Operasi Pekat krakatau kemarin.
“Saya mengapresiasi langkah-langkah Polri, terutama Polda Lampung, dalam menangani secara tegas premanisme yang marak di Provinsi Lampung, Fenomena premanisme ini sudah menggejala dan mengganggu keamanan, ketertiban, serta kedamaian masyarakat,” ujar Prof. Tisnanta.
Lebih lanjut, Guru Besar Unila tersebut menekankan pentingnya pemetaan secara menyeluruh terkait motif dan aktivitas premanisme di Lampung,
terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, sosial, dan berbagai sektor lainnya.
Hal ini dinilai penting agar penanganannya dapat dilakukan sesuai standar dan tepat sasaran.
“Polda Lampung harus memetakan moral dan motif premanisme yang ada di Provinsi Lampung, terutama terkait kegiatan ekonomi, sosial, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Dengan demikian, penanganannya bisa lebih terukur dan efektif,” jelasnya.
Prof. Tisnanta juga menegaskan bahwa penanganan premanisme tidak hanya menjadi tanggung jawab Polda Lampung,
melainkan memerlukan sinergi dari segala pihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, civil society, serta pelaku usaha.
“Saya perlu menekankan bahwa tanggung jawab menangani premanisme ini tidak hanya pada Polri, tetapi juga pemerintah daerah, perguruan tinggi, civil society, serta perusahaan-perusahaan. Semua pihak harus ikut bertanggung jawab dalam mengubah karakter premanisme ini menjadi lebih baik, sehingga tercipta ketenangan, kedamaian, dan ketertiban. Dengan demikian, Provinsi Lampung akan menjadi lebih damai,” pungkasnya.
Keberhasilan ini merupakan langkah kolaboratif antara penegak hukum, pemerintah, akademisi, dan masyarakat akan terus diperkuat guna menciptakan Lampung yang aman dan tertib.
(*)
