LAMPUNG, MEDIATNI-POLRI.COM ~ Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung memprakarsai Focus Group Discussion (FGD) bertema “Meneguhkan Keadilan Ekonomi: Pemuda dalam Menyikapi Anjloknya Harga Singkong dan Pungli Muatan Truk Batu Bara di Lampung”, Jumat (23/5/2025) di Hotel Emersia, Kota Bandar Lampung.
Diskusi ini menjadi forum strategis yang mempertemukan mahasiswa, akademisi, pemangku kepentingan daerah, serta aparat penegak hukum untuk duduk bersama menyikapi dua persoalan lokal yang berdampak besar terhadap masyarakat, yakni anjloknya harga singkong dan maraknya pungli pada distribusi truk batu bara.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 peserta ini mengangkat semangat kolaboratif lintas sektor untuk mencari solusi nyata.
Diskusi ini sebagai bentuk kepedulian mahasiswa dalam memberikan kontribusi positif melalui kajian intelektual yang aplikatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. 
Polda Lampung sebagai institusi penegak hukum turut memberikan perhatian serius terhadap dua isu tersebut.
Dalam forum ini, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Dery Agung Wijaya menyampaikan bahwa aparat penegak hukum akan mengawal setiap regulasi, terutama jika ditemukan pelanggaran dalam distribusi hasil pertanian dan operasional angkutan batu bara.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menyampaikan bahwa Polda Lampung berkomitmen menjadi bagian aktif dalam penyelesaian permasalahan ini, tidak hanya dalam penegakan hukum tetapi juga mendorong sinergi antar lembaga.
“Polda Lampung siap mengawal kebijakan strategis yang berpihak pada rakyat, khususnya petani dan pengguna jalan yang selama ini menjadi korban ketimpangan sistem,” tegas Yuyun.
Ia juga menambahkan bahwa maraknya pungli angkutan batu bara tidak bisa dianggap sepele karena berdampak pada citra pelayanan publik dan ketertiban lalu lintas.
“Kami tidak akan ragu menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan praktik ilegal di jalur distribusi, termasuk pelanggaran Overdimensi dan Overloading,” ujarnya.
Polda Lampung, lanjutnya, mendorong kerja sama lintas provinsi agar penertiban truk batu bara dapat berjalan efektif.
“Sinergi dengan Pemda Lampung dan Sumatera Selatan sangat penting agar distribusi batu bara tidak melanggar aturan dan tidak menjadi beban sosial di daerah yang dilintasi,” imbuhnya.
Selain aparat, berbagai dinas teknis turut menyuarakan pandangan kritis. Dari sisi pertanian, akademisi Prof. Wan Abbas Zakaria menyoroti pentingnya pemerintah hadir sebagai fasilitator antara petani dan industri.
Sedangkan dalam isu industri dan transportasi, Dinas ESDM, Perhubungan, dan Perindustrian menekankan perlunya transparansi, evaluasi regulasi, dan pengawasan ketat.
Di akhir kegiatan, seluruh peserta menyepakati bahwa persoalan anjloknya harga singkong dan pungli angkutan batu bara tidak bisa diselesaikan secara sektoral.
Perlu komitmen bersama seluruh stakeholde, mulai dari pemerintah, aparat, pelaku usaha, hingga elemen mahasiswa untuk membangun sistem ekonomi dan hukum yang adil serta berpihak pada masyarakat.(*)
