JAKARTA // MEDIATNI-POLRI.COM / Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Pertemuan tersebut membahas optimalisasi pelaksanaan program strategis nasional, sekaligus pemantauan progres realisasi pendapatan dan belanja daerah.
Dalam pertemuan itu, keduanya menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pelaksanaan berbagai program strategis nasional berjalan optimal.
Program tersebut di antaranya meliputi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta program prioritas lainnya yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Mendagri menekankan, keberhasilan implementasi program strategis nasional sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah daerah (Pemda).
Oleh karena itu, Kemendagri berkomitmen untuk terus memperkuat peran pembinaan dan pengawasan kepada Pemda sesuai kewenangannya, agar pelaksanaan program-program tersebut berjalan sesuai harapan.
Ia juga menegaskan pentingnya memastikan program-program tersebut berjalan optimal, khususnya dalam hal dukungan dari pemerintah pusat.
Keberhasilan program strategis nasional, lanjutnya, akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Misalnya infrastruktur, kalau PU-nya (Kementerian Pekerjaan Umum) bisa mengeksekusi semuanya dan bisa meng-cover semuanya, itu saya sangat yakin itu publik akan mendukung,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga memaparkan data realisasi pendapatan dan belanja di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
Ia mengungkapkan, secara keseluruhan, realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota hingga 29 Juli 2025 sebesar 46,24 persen.
Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan per 31 Juli 2024 yang mencapai 52,91 persen.
Sementara itu, realisasi belanja hingga 29 Juli 2025 sebesar 37,22 persen, juga lebih rendah dibandingkan capaian per 31 Juli 2024 sebesar 44,75 persen.
Adapun 10 daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi di tingkat provinsi antara lain Papua Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat,
Maluku Utara, Bali, Gorontalo, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan Jawa Timur.
Sementara itu, di tingkat kabupaten yaitu Sumbawa Barat, Lebak, Wonogiri, Lampung Utara, Kulon Progo, Magetan, Pati, Tanah Laut, Tegal, dan Batang.
Di tingkat kota yaitu Banjarbaru, Denpasar, Banjarmasin, Tangerang Selatan, Solok, Baubau, Sawahlunto, Batam, Yogyakarta, dan Tangerang.
Sementara itu, 10 daerah dengan realisasi pendapatan terendah di tingkat provinsi yaitu Papua Pegunungan, Papua Barat Daya,
Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, Aceh, Papua Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara.
Di tingkat kabupaten yaitu Raja Ampat, Halmahera Utara, Ende, Simeulue, Konawe Utara, Manokwari Selatan, Muna Barat, Sorong, Kotabaru, dan Morowali.
Sementara di tingkat kota yaitu Sorong, Lubuk Linggau, Samarinda, Gorontalo, Bontang, Subulussalam, Kupang, Prabumulih, Gunungsitoli, dan Pematangsiantar.
Lebih lanjut, 10 daerah dengan realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Barat.
Di tingkat kabupaten yaitu Pati, Ciamis, Asahan, Buleleng, Purbalingga, Kulon Progo, Pacitan, Karanganyar, Magetan, dan Garut.
Di tingkat kota yaitu Sukabumi, Serang, Sawahlunto, Banjar, Banda Aceh, Pariaman, Tanjungpinang, Cimahi, Tegal, dan Bogor.
Adapun daerah dengan realisasi belanja terendah di tingkat provinsi antara lain Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku Utara,dan Sumatera Utara.
Sementara itu, di tingkat kabupaten yaitu Kepulauan Aru, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Keerom, Raja Ampat, Tambrauw, Ende, Murung Raya, Halmahera Utara, dan Dogiyai.
Sedangkan di tingkat kota yaitu Manado, Subulussalam, Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Pagaralam, Tanjungbalai, Sorong, Lubuk Linggau, dan Bima.
Sumber : Puspen Kemendagri
