PRINGSEWU // MEDIATNI-POLRI.COM / Kemiskinan dan kesejahteraan sosial selalu menjadi isu hangat di tengah-tengah upaya pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Demikian disampaikan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila pada kegiatan apel pagi jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu di lapangan pemkab setempat, Jumat (19/9/2025).
Menurutnya, isu terkait ketepatan sasaran penerima program penanganan kemiskinan selalu menjadi buah bibir di masyarakat.
Segala macam metode telah ditempuh, berkenaan dengan identifikasi penerima bantuan, namun kritikan dan masukan dari masyarakat seakan tak pernah berhenti.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, kata Wabup,
telah disusun suatu Big Data dengan nama Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau disingkat DTSEN,
yang merupakan basis data tunggal individu dan keluarga yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan penduduk,
dibentuk dari penggabungan berbagai data nasional, yang telah dipadankan dengan kependudukan, dan dimutakhirkan secara berkala oleh BPS bersama Kementerian Sosial.
“DTSEN ini sangat penting, karena di dalamnya terdapat seluruh data penduduk yang telah diperingkat secara objektif. Dari data tersebut kita bisa mengetahui siapa saja yang layak atau tidak layak menerima bantuan sosial. Bahkan dapat dimutakhirkan setiap bulan, sehingga lebih responsif terhadap dinamika kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk di Kabupaten Pringsewu,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan Wabup Umi Laila bahwa Presiden telah memberikan arahan agar seluruh pihak menggunakan DTSEN sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi.
Tujuannya jelas, agar setiap program yang dijalankan tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.
Oleh karenanya, Umi menekankan pentingnya peran aktif seluruh perangkat daerah dalam pemanfaatan DTSEN.
Sebab, banyak sekali program yang tersebar di perangkat daerah berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Di sinilah peran kita semua sebagai agen pembangunan. Mari kita sampaikan kepada masyarakat bahwa bantuan sosial bukan untuk dinikmati selamanya. Bantuan adalah jembatan menuju kemandirian, sehingga masyarakat perlu diedukasi agar memanfaatkan bantuan sesuai peruntukan, serta mendorong mereka untuk bekerja lebih giat demi meningkatkan taraf hidup. Dengan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak, kita mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pringsewu,” tandas Wabup Pringsewu menutup amanatnya. (*)
