JAKARTA // MEDIATNI-POLRI.COM / Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional.
Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendagri mengingatkan bahwa ukuran negara maju tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan meraih prestasi di ajang olahraga dunia.
Karena itu, Mendagri menyayangkan masih minimnya alokasi anggaran daerah untuk urusan kepemudaan dan olahraga.
Dari total APBD nasional tahun 2025 yang mencapai Rp1.399 triliun, anggaran untuk sektor pemuda dan olahraga di 552 daerah hanya sekitar Rp13 triliun atau 0,93 persen.
Pada tingkat provinsi, anggaran gabungan tercatat Rp4,86 triliun, sementara kabupaten dan kota masing-masing mengalokasikan sekitar Rp6 triliun dan Rp2,1 triliun.
Ia mencontohkan ketimpangan anggaran yang cukup besar antardaerah. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menganggarkan sekitar Rp1,2 triliun karena memiliki kapasitas APBD yang besar.
Namun, banyak daerah lain hanya mengalokasikan belasan hingga puluhan miliar rupiah, bahkan ada yang kurang dari Rp1 miliar.
“DKI yang tertinggi yang menganggarkan untuk bidang pemuda dan olahraga ini. Bukan hanya olahraga saja ya, termasuk pemuda juga, termasuk kegiatan-kegiatan kepramukaan dan lain-lain,” ujar Mendagri pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pusat dan Daerah, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Ketimpangan serupa juga terjadi di tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu daerah dengan anggaran kepemudaan dan olahraga terbesar, yakni sekitar Rp286 miliar.
Sebaliknya, sejumlah daerah hanya menganggarkan puluhan juta rupiah. “Ada yang cuma 150 juta, ada yang cuma 60 juta rupiah saja, ada, jadi kalau punya lapangan enggak akan terurus pasti,” jelasnya.
Selain sektor olahraga, Mendagri turut menyoroti anggaran untuk pengembangan koperasi dan UMKM yang dinilai masih sangat terbatas.
Dari total APBD nasional, alokasi untuk sektor tersebut hanya sekitar Rp5,19 triliun atau kurang dari 1 persen.
Kondisi ini membuat banyak daerah sulit menggerakkan UMKM apabila hanya mengandalkan dukungan anggaran daerah.
Menghadapi tantangan tersebut, Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan nota kesepahaman yang baru ditandatangani sebagai payung hukum untuk membuka kerja sama pengelolaan fasilitas olahraga secara profesional.
Menurutnya, model kerja sama tersebut tidak hanya meringankan beban APBD, tetapi juga menghidupkan sarana olahraga agar lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Stadion ini hidup dan menghilangkan beban APBD bahkan bisa menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah), tapi juga tanggung jawab moral untuk menyehatkan masyarakat, [serta] mengejar prestasi olahraga,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa ekosistem olahraga yang kompetitif dari tingkat desa hingga provinsi sangat penting untuk membangun fondasi pembinaan atlet nasional.
Mendagri juga menekankan bahwa perkembangan olahraga berhubungan erat dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
Ketika fasilitas olahraga hidup dan dimanfaatkan secara optimal, tempat tersebut dapat berkembang menjadi ruang hiburan sekaligus pusat ekonomi yang menggerakkan UMKM.
“Termasuk untuk kulineran, musik, seni dan tadi ada yang penting lagi yaitu sentra ekonomi dengan menghidupkan UMKM yang ada,” tandas Mendagri.
Sumber : Puspen Kemendagri
