SUMSEL // MEDIATNI-POLRI.COM / Nama Haprianto Tanjung kini semakin dikenal luas di dunia jurnalistik dan kelembagaan nasional. Kiprahnya yang lintas sektor, mulai dari memimpin berbagai media pemberitaan hingga keterlibatannya dalam pengawasan aset negara, menjadikannya sosok yang memiliki pengaruh signifikan di lapangan.
Dedikasi di Dunia Jurnalistik
Sebagai praktisi media, Haprianto Tanjung memegang peran strategis sebagai Wakil Pemimpin Redaksi (Wapimred) Media Nusantara Raya.
Tidak hanya itu, ia juga menjadi motor penggerak bagi beberapa portal berita fokus TNI-POLRI dan hukum, di antaranya:
mediatni-polri.com & mediatni-polri.id
medianusantararaya.com
mediasuaraindonesia.id
Melalui jaringan media ini, ia berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan mengedukasi masyarakat, khususnya terkait isu penegakan hukum dan sinergi antara TNI, POLRI, dan rakyat.
Peran di Lembaga dan Organisasi Nasional
Selain aktif di dunia pers, Haprianto Tanjung juga dikenal sebagai aktivis yang vokal dalam urusan kelembagaan.
Saat ini, ia tercatat sebagai Anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Lembaga Aliansi Indonesia (LAI),
sebuah badan penelitian aset negara yang fokus pada pengawasan dan penyelamatan aset negara demi kepentingan rakyat.
Dedikasinya dalam mengorganisir massa dan kader juga terlihat dari jabatannya di DPP Fast Respon Indonesia Center (FRIC),
di mana ia dipercaya mengemban amanah di Bidang OKK (Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan).
Menjaga Marwah Profesi
Dalam kesehariannya, Haprianto dikenal sebagai sosok yang sangat memegang teguh Kode Etik Jurnalistik.
Baginya, menjadi wartawan bukan sekadar mencari berita, melainkan menjaga amanah profesi agar tetap menjadi kontrol sosial yang sehat.
“Integritas adalah harga mati. Baik di media maupun di lembaga, tujuan kita satu: memberikan manfaat bagi masyarakat dan membantu tegaknya keadilan,” ujar Haprianto dalam sebuah kesempatan.
Dengan rekam jejak yang panjang di berbagai organisasi dan media, Haprianto Tanjung terus memperkuat jejaring strategisnya guna memastikan setiap informasi dan langkah kelembagaan yang diambil selalu selaras dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
(*)
