SUMATERA // MEDIATNI-POLRI.COM / Bencana hidrometeorologi yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu ikut berdampak pada fasilitas kesehatan di tiga provinsi tersebut.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mencatat ada 3.476 fasilitas kesehatan yang terdampak bencana.
Jumlah itu terdiri dari 87 Rumah Sakit Pemerintah, 867 Puskesmas, dan 2.522 Puskesmas Pembantu (Pustu).
Namun, gerak cepat Satgas PRR membuat seluruh RS Pemerintah dan Puskesmas kini telah beroperasi secara penuh, tinggal 21 Pustu yang kini masih dalam tahap pembersihan dan renovasi.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi gerak cepat Kementerian Kesehatan dalam memastikan fasilitas kesehatan pulih dengan cepat, sehingga ikut menunjang proses pemulihan pascabencana di wilayah terdampak.
“Saya melihat fasilitas kesehatan, khususnya RSUD, semuanya berjalan paling cepat dibandingkan sektor yang lain. Pak Menkes turun langsung ke lapangan, mengirim banyak relawan bahkan sampai ke daerah pegunungan,”
kata Tito saat peresmian penyaluran bantuan ambulans dan alat kesehatan untuk wilayah bencana di Kementerian Kesehatan, Kamis (12/3/2026)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pihaknya mengupayakan seluruh fasilitas kesehatan terdampak segera beroperasi di momen awal pascapemulihan bencana.
Hal itu untuk memastikan, warga terdampak bisa segera mengakses layanan kesehatan.
Kemenkes juga bergerak cepat dengan menurunkan relawan kesehatan yang tergabung dalam Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) yang diturunkan secara bergelombang di lokasi bencana.
“Dalam waktu dua minggu, sebagian besar rumah sakit sudah kembali beroperasi. Untuk puskesmas, hampir seluruhnya berfungsi kembali dalam waktu empat minggu. Jadi, dalam waktu sekitar satu bulan, layanan kesehatan dasar pada dasarnya sudah berjalan normal,” kata Budi.
Satgas PRR juga bergerak cepat memberikan bantuan bagi sekitar 3.000 tenaga kesehatan (nakes) yang rumahnya rusak akibat bencana banjir di tiga provinsi terdampak.
Saat ini, sekitar 1.000 tenaga medis dan tenaga kesehatan telah mendapatkan persetujuan pencairan dana perbaikan rumah dari pemerintah.
“Setelah fasilitas medis beres, perhatian utama kita adalah para pegawainya. Data kami menunjukkan lebih dari 3.000 nakes yang rumahnya rusak. Bagaimana mereka dokter, perawat, maupun bidan bisa bekerja optimal melayani masyarakat jika mereka sendiri masih harus memikirkan rumahnya yang rusak,” ujar Budi.
Untuk perbaikan rumah, Satgas PRR melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyalurkan bantuan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan,
Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rumah rusak berat atau hilang dengan opsi pembangunan kembali rumah oleh Kementerian Perumahan.
Selain perbaikan rumah, nakes terdampak juga berhak mendapatkan bantuan perorangan dari Kementerian Sosial.
Bantuan tersebut mencakup uang lauk-pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan, bantuan perabotan Rp3 juta, dan bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.
(*)
