SAMARINDA // MEDIATNI-POLRI.COM / Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terus mendorong Pemerintah Daerah membentuk Satgas Terpadu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait operasi penanganan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terafiliasi premanisme.
Sebagai provinsi yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur diharapkan bisa memberi contoh bagi provinsi lain.
“Di samping Satgas Terpadu di pusat, diharapkan juga dibentuk Satgas Terpadu di tingkat Prov dan Kab/Kota. Kami berharap di tingkat Provinsi dan Kab/Kota sudah mulai aktif melaksanakan langkah-langkah penanganan Ormas-ormas yang meresahkan masyarakat,”
ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto,
pada acara tatap muka dan pertemuan Gubernur dan unsur Forkompinda serta Tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama dan perwakilan dari Ormas-ormas yang ada di Kaltim bersama Tim dari Kemenko Polkam dalam rangka monitoring
Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Investasi di kantor Gubernur Kalimantan Timur, Minggu (11/5/2025).
Menurut Heri, secara umum kondisi keamanan di Kaltim cukup kondusif. Diakui bahwa masih ada satu atau dua kelompok ormas yang meresahkan masyarakat di lapangan yang masih bersinggungan dengan aparat, namun hal tersebut bisa diatasi dengan baik.
Oleh karenanya, menurut Heri, peran Satgas Terpadu di tingkat Provinsi menjadi sangat penting.
Karena Satgas bisa menjadi wadah bagi Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat menghadapi ormas-ormas yang terafiliasi dengan premanisme.
“Kami berharap Kaltim selalu kondusif, aman, dan seluruh masyarakatnya bisa menjalankan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan nyaman. Terlebih dalam waktu dekat Kaltim akan menjadi Ibu Kota Negara, sehingga diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain, bagaimana Kaltim dapat tetap terjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi daerahnya,” kata Heri.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan, akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan di daerah untuk menjaga kondusifitas keamanan dan iklim investasi di Kalimantan Timur, dari tindakan ormas-ormas yang meresahkan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Kalimantan Timur,
periode 2007-2024 tercatat sebanyak 3.023 ormas. Ormas yang masih aktif pada 2019 hingga 2024 sebanyak 662 ormas.
“Kita akan segera membentuk Tim Terpadu yang melibatkan seluruh unsur Forkopimda, instansi terkait, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kalimantan Timur,” katanya.
Tatap muka dan pertemuan di Kantor Pemda Prov. Kaltim ini juga dihadiri oleh perwakilan dari TNI dan Polri,
Kesbangpol Kaltim, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kaltim, serta perwakilan ormas yang ada di Kaltim.
Sebelum kegiatan tatap muka ini, Heri Wiranto juga sempat mengunjungi Polresta Balikpapan.
Ia menyampaikan pesan Menko Polkam terkait pembentukan Satgas Terpadu dan mendorong kepolisian di daerah untuk ikut terlibat dan aktif menjaga stabilitas keamanan dan investasi di wilayah Kalimantan Timur.
(*)
