BANDUNG // MEDIATNI-POLRI.COM / Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sugeng Hariyono, resmi meluncurkan Sistem Informasi Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SIMBA-PDN) dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) BBPK APDN II Jatinangor di Bandung, Selasa (23/6/2026).
Peluncuran SIMBA-PDN menjadi langkah strategis BPSDM Kemendagri dalam memperkuat transformasi digital tata kelola pengembangan kompetensi aparatur pemerintah daerah yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis data.
Dalam sambutannya, Sugeng Hariyono menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci untuk memastikan perencanaan pengembangan kompetensi ASN berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“SIMBA-PDN hadir sebagai instrumen yang membantu pemerintah daerah memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara lebih sistematis, sehingga program yang disusun dapat selaras dengan kebutuhan organisasi dan arah pembangunan nasional maupun daerah,” ujarnya.
SIMBA-PDN merupakan inovasi yang dikembangkan oleh BBPK APDN II Jatinangor pada BPSDM Kemendagri. Sistem ini dirancang untuk mendukung penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara lebih terarah melalui pemanfaatan data yang terintegrasi.
Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat merancang program peningkatan kapasitas aparatur yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dukungan terhadap inovasi tersebut juga datang dari Sekretaris Utama LAN, Dr. Andi Taufik. Ia menilai SIMBA-PDN merupakan langkah konkret dalam memperkuat implementasi sistem merit sekaligus mendorong transformasi digital pengembangan kompetensi ASN.
Menurut Andi Taufik, integrasi antara perencanaan pengembangan kompetensi, manajemen talenta, dan Corporate University ASN menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, serta berorientasi pada kinerja.
“Pengembangan kompetensi ASN harus terhubung dengan sistem manajemen talenta dan kebutuhan organisasi agar mampu menghasilkan birokrasi yang unggul dan responsif terhadap tantangan pembangunan,” kata Andi.
Kegiatan Musrenbangkom turut menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga strategis, di antaranya Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN/Bappenas, serta Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Kehadiran para narasumber tersebut dinilai semakin memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung integrasi perencanaan pengembangan kompetensi ASN dengan agenda pembangunan nasional dan daerah.
Melalui implementasi SIMBA-PDN, BPSDM Kemendagri berharap tata kelola pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri dapat berjalan lebih terintegrasi, sistematis, adaptif, dan berbasis data.
BBPK APDN II Jatinangor juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan dan implementasi sistem tersebut.
Kolaborasi antarlembaga yang telah terbangun diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang unggul serta birokrasi yang semakin profesional, modern, dan berdaya saing guna mendukung pembangunan Indonesia.
(*)
