SIKKA // MEDIATNI-POLRI.COM/ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) tidak sendirian dalam menghadapi bencana. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan hadirnya sejumlah menteri, kepala lembaga, serta direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak hari pertama pascagempa bumi yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).
“Pemerintah pusat pasti enggak akan tinggal diam. Kita keroyok semua ya,” terang Mendagri saat mengunjungi Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi di Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Rabu (19/8/2026).
Selama lima hari berada di NTT, Mendagri mengunjungi sejumlah daerah terdampak untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal.
Kegiatannya dimulai dengan melakukan supervisi dana Transfer ke Daerah (TKD) di kabupaten/kota di NTT guna memastikan dukungan anggaran tersebut digunakan secara tepat.
Kemudian, pada Minggu (16/8/2026), dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, Mendagri menegaskan bahwa penanganan pada tahap awal pascagempa berfokus pada penyelamatan korban serta pemulihan berbagai layanan dasar masyarakat.
Hal itu mencakup kelistrikan, telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), logistik, hingga penanganan korban meninggal dunia dan warga yang mengalami luka-luka. Pada hari yang sama, Mendagri juga meninjau langsung penanganan pascagempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur sekaligus memberikan bantuan berupa tenda, makanan, dan makanan cepat saji.
Keesokan harinya, Senin (17/8/2026), Mendagri memimpin Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur.
Menurutnya, salah satu tujuan pembentukan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dari bencana.
Usai memimpin upacara, Mendagri meninjau kerusakan akibat gempa dan berdialog dengan masyarakat Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, yang ia sebut sebagai salah satu wilayah terdampak paling parah. Ia mendorong agar bantuan untuk Kabupaten Manggarai Timur diprioritaskan ke wilayah tersebut.
Mendagri juga menyerahkan bantuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupa santunan senilai Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia.
Selain itu, bantuan berupa dua unit genset, 10 unit velbed, dan uang tunai Rp200 juta diberikan untuk dua desa. Mendagri turut memberikan bantuan pribadi untuk SMP Abdurrahman Wahid.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri meminta Pemda mempercepat pendataan dampak bencana, khususnya terhadap rumah, fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana usaha, serta berbagai fasilitas publik lainnya. Pendataan tersebut diperlukan agar bantuan dari kementerian/lembaga dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah nyampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari,” ujar Mendagri.
Pada Selasa (18/8/2026), Mendagri bergerak ke Kabupaten Ende untuk meninjau sejumlah lokasi terdampak sekaligus mengevaluasi penanganan bencana dan menyerahkan santunan Rp15 juta untuk ahli waris korban meninggal dunia di Kecamatan Nangapanda.
Dari Ende, ia melanjutkan perjalanan melalui jalur darat menuju Kabupaten Nagekeo. Dalam perjalanan, rombongan Mendagri sempat dihentikan sejumlah warga saat melintasi Kampung Kajulaki, Jalan Jenderal Sudirman, Mbay.
Di lokasi tersebut, para ibu mengerumuni mobil yang ditumpangi Mendagri sembari menyampaikan keluh kesah akibat gempa. Di pengujung pertemuan, Mendagri menitipkan bantuan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) berupa uang tunai sebesar Rp50 juta untuk dibagikan kepada warga.
Di Nagekeo pula, Mendagri memastikan tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri akan membantu penerbitan ulang dokumen kependudukan, seperti KTP-el, akta kelahiran, serta Kartu Keluarga (KK) milik masyarakat terdampak.
Mendagri juga akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait pencetakan ulang dokumen pertanahan maupun dokumen lainnya yang terdampak.
Selain itu, koordinasi akan dilakukan dengan kepolisian untuk membantu pencetakan ulang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Surat Izin Mengemudi (SIM) milik korban gempa. Mendagri juga menyerahkan santunan Rp15 juta untuk ahli waris korban meninggal dunia di posko Desa Waekokak.
Dari Nagekeo, pada Rabu (19/8/2026), Mendagri melanjutkan peninjauan ke Pelabuhan Laurentius Say, Maumere, Kabupaten Sikka, serta sejumlah titik pengungsian di wilayah tersebut.
Di Maumere, ia menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok. Selain itu, Mendagri juga menitipkan uang tunai Rp200 juta untuk kebutuhan masyarakat Pulau Palue.
Di Sikka, Mendagri kembali menekankan pentingnya Pemda memperbarui dan merapikan data dampak bencana. Data mengenai kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, bangunan pemerintah, serta sarana dan prasarana lainnya akan menjadi dasar untuk mempersiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Mendagri memastikan pemerintah pusat akan terus mengawal proses penanganan hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit. Data yang akurat juga diperlukan agar kementerian/lembaga dapat memberikan dukungan sesuai bidang masing-masing.
“Dari Dinas Kesehatan kan bisa komunikasi dengan Menteri Kesehatan. Kalau fasilitas pendidikan nanti Menteri Dikdasmen. Iya. Dan bangunan pemerintah nanti kita minta ya [Kementerian] PU,” tutup Mendagri saat mengunjungi Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik Kabupaten Sikka.
Sumber : Puspen Kemendagri
