JAKARTA // MEDIATNI-POLRI.COM / Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional pada 2027.
Komitmen tersebut disampaikannya saat memaparkan berbagai program kerja strategis Kemendagri tahun anggaran 2027 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda nasional tersebut, Kemendagri akan berperan aktif dalam pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang tersebar di berbagai sektor pembangunan.
Dukungan itu mencakup percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga penguatan program kesehatan seperti pemberantasan tuberkulosis.
Selain mendukung program prioritas nasional, Kemendagri juga akan menjalankan sejumlah program yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda. Program tersebut meliputi seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, penguatan administrasi kependudukan, serta pengembangan identitas digital untuk mendukung transformasi pemerintahan berbasis digital.
“Kemudian melaksanakan 147 kegiatan prioritas nasional penugasan Kemendagri, di antaranya untuk penguatan tata kelola partai politik, penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk pemerintah daerah, pembinaan APBD dan BUMD, dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kemendagri akan terus mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian dana bantuan pemerintah bagi daerah berprestasi, pembinaan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD. Selain itu, upaya tersebut juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penyelesaian batas wilayah dan batas desa, hingga peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Di sisi lain, Mendagri juga menekankan pentingnya penguatan layanan administrasi kependudukan sebagai fondasi implementasi pemerintahan digital nasional.
Menurutnya, data kependudukan akan menjadi platform utama dalam integrasi layanan pemerintah pusat dan daerah. “Pemerintah akan betul-betul memperkuat atau menerapkan government technology, e-government untuk layanan publik terintegrasi,” terangnya.
Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut, Kemendagri memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp4,65 triliun. Namun, jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun mendatang.
Karena itu, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun. Jumlah ini termasuk tambahan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kami mengusulkan pagu anggaran Kemendagri tahun 2027 total adalah Rp10,93 triliun. Ini [tambahan] sudah termasuk [untuk] DKPP,” jelas Mendagri.
Sebagai informasi, rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima. Selain Mendagri, forum tersebut juga dihadiri oleh Ketua DKPP Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, serta pejabat terkait lainnya.
Sumber : Puspen Kemendagri
