JAKARTA // MEDIATNI-POLRI.COM / Selama bulan Maret hingga April 2025, sejumlah daerah di Indonesia diprediksi mengalami puncak panen komoditas pangan, khususnya jagung dan beras.
Peluang ini dinilai perlu dimanfaatkan oleh sejumlah pihak, khususnya Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani.
Dengan demikian, cadangan pangan dapat terpenuhi sehingga negara tidak perlu melakukan impor.
“Itu jugalah menjadi salah satu pentingnya, selain Bulog, kekuatan lain yang diharapkan Bapak Presiden untuk bisa menyerap adalah koperasi,”
ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Antisipasi Cuaca Ekstrem Periode Idulfitri 1446 Hijriah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/3/2025).
Mendagri menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto berharap, selain Bulog, koperasi merah putih yang direncanakan dibangun di setiap desa bakal mampu menyerap produksi hasil panen para petani.
Adapun cadangan pangan tersebut dapat disimpan sehingga bisa dimanfaatkan pada musim kemarau mendatang.
Oleh karena itulah, Mendagri mengajak para kepala daerah untuk membantu menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada pemerintah desa.
Pasalnya, dengan adanya koperasi merah putih, hasil panen yang selama ini belum terserap maksimal akan dapat dioptimalkan oleh koperasi.
Mendagri menekankan pentingnya hasil panen petani diserap oleh Perum Bulog atau koperasi tersebut.
Sebab jika tidak, dikhawatirkan produksi pangan akan lebih banyak diserap oleh tengkulak dan perantara, yang dapat mempengaruhi harga pasar dan berisiko merugikan petani.
Dalam rapat tersebut, Mendagri menjelaskan, saat ini Indonesia mengalami deflasi secara year on year (YoY) sebesar 0,09.
Kendati demikian, dari sisi komoditas makanan, minuman, dan tembakau, angkanya mengalami inflasi sebesar 2,25 persen.
Dengan angka tersebut, para petani, nelayan, hingga pabrik dinilai tidak terdampak terlalu dalam. Hal ini karena harga-harga pada komoditas tersebut masih mengalami kenaikan.
Sedangkan dari sisi komoditas yang harganya diatur pemerintah (administered price) terjadi deflasi sebesar 12,08 persen.
Hal ini, kata Mendagri, terjadi lantaran adanya kebijakan pemerintah yang memberikan diskon 50 persen bagi pengguna listrik.
“Nah, ini artinya deflasi yang katakanlah cukup baik. Karena daya beli masyarakat ada, makanan minuman tembakau masih naik, tapi suplai mencukupi. Ditambah dengan subsidi pemerintah kepada pengguna listrik 2.200 watt [sebesar] 50 persen,” tandasnya.
Sumber : Puspen Kemendagri
