JATINANGOR // MEDIATNI-POLRI.COM / Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat dukungan terhadap program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program ini penting sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025,
yang digelar di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025).
Imran menegaskan bahwa program Tiga Juta Rumah merupakan bentuk nyata implementasi amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini telah mengintegrasikan kebijakan perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
Program Tiga Juta Rumah juga ditetapkan sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) nasional atau Quick Win.
Menurut Imran, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 menunjukkan masih terdapat 9,9 juta masyarakat yang belum memiliki rumah dan 26,9 juta masyarakat tinggal di hunian tidak layak.
“Inilah yang mendasari Bapak dan Ibu sekalian, Presiden kemudian menggagas program Tiga Juta Rumah,” jelasnya.
Program tersebut, lanjut Imran, diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan subsektor industri perumahan.
“Kami berharap, jika program ini berjalan baik, lima tahun mendatang angka kemiskinan dapat menurun, dan sektor perumahan dapat berkontribusi 2 persen terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Imran juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memisahkan urusan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian PKP tersendiri.
Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi, terutama di Jawa Barat yang tercatat sebagai provinsi dengan backlog terbesar.
“Ini yang coba kita intervensi selama lima tahun perjalanan ini, mudah-mudahan nanti dari tahun ke tahun ini akan semakin berkurang,” jelasnya.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Ia mengimbau Pemda agar memantau jalannya kebijakan tersebut.
“Masih banyak itu daerah, Perkadanya sudah keluar, tapi di tingkat bawahnya itu belum dilaksanakan,” jelasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Edy Juharsyah,
dalam forum yang sama, meminta dukungan Pemda terhadap berbagai program di bidang pekerjaan umum.
Ia menjelaskan, total anggaran bidang pekerjaan umum tahun 2025 digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air, jalan, serta sanitasi.
Ia menuturkan, pada tahun 2025 Kementerian PU melaksanakan sejumlah Instruksi Presiden (Inpres).
Hal itu di antaranya mengenai pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan, renovasi madrasah, pembangunan
Sekolah Rakyat, jalan daerah, hingga pengembangan kawasan strategis pangan, energi, dan air nasional.
Selain itu, Kementerian PU juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan dukungan CSR.
Ia juga memaparkan sejumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Ia berharap seluruh program yang disusun Kementerian PU dapat disinergikan dengan Pemda. Dengan demikian, hasil dari program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
“Dan berkontribusi langsung terhadap penguatan ketahanan pangan, energi, dan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Sumber : Puspen Kemendagri
