JAKARTA TIMUR // MEDIATNI-POLRI.COM / Warga yang tinggal di sekitar pasar serta para pedagang mengeluhkan tumpukan sampah yang menggunung di kawasan Pasar Induk Kramat Jati.
Sampah yang tak kunjung diangkut tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas jual beli dan mobilitas di dalam pasar.
Sejumlah pedagang mengaku kondisi ini membuat akses jalan semakin menyempit,
khususnya di sekitar area Tempat Penampungan Sementara (TPS). Kendaraan pengangkut barang pun kesulitan melintas akibat tertutup tumpukan sampah.
“Sekarang jalannya makin sempit karena sampah menumpuk. Dulu masih lega, sekarang kendaraan susah lewat,” ujar salah satu pedagang.
Selain menghambat aktivitas, bau menyengat dari sampah buah dan sayuran yang membusuk juga menjadi keluhan utama. Bau tersebut bahkan masuk hingga ke dalam kios pedagang dan mengganggu kenyamanan berdagang.
“Kita ini dagang, tapi hawanya bau terus sampai ke dalam kios. Sangat mengganggu,” keluh pedagang lainnya.
Para pedagang menyebut persoalan ini sudah berlangsung cukup lama tanpa penanganan yang memadai.
Padahal, Pasar Induk Kramat Jati merupakan salah satu pusat distribusi pangan utama bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan warga sekitar pasar.
Mereka menilai pengelolaan sampah belum menunjukkan perbaikan, meskipun pedagang secara rutin membayar retribusi kebersihan.
Berdasarkan keterangan pedagang, biaya retribusi berkisar antara Rp600 ribu hingga Rp900 ribu per bulan, tergantung luas kios.
Sementara pedagang di area bongkar muat atau kaki lima juga dikenakan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) harian sekitar Rp25 ribu hingga Rp35 ribu.
Secara umum, IPL bertujuan untuk membiayai kebersihan lingkungan, keamanan, serta perawatan fasilitas umum seperti penerangan, saluran air, dan toilet.
Pungutan ini sah selama memiliki dasar hukum yang jelas dan disertai bukti pembayaran resmi.
Namun demikian, para pedagang menilai kondisi kebersihan pasar tidak sebanding dengan biaya yang telah mereka keluarkan.
“Tidak ada keringanan. Sampah tetap menumpuk, tapi kita terus ditagih tiap bulan. Telat sedikit langsung diperingati,” ujar seorang pedagang lainnya.
Para pedagang merasa dirugikan karena harus menanggung dampak langsung dari buruknya pengelolaan sampah.
Mereka mendesak pengelola pasar dan pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret.
“Kalau dibiarkan, ini bukan hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tapi juga bisa menimbulkan masalah kesehatan,” pungkasnya.
Jurnalis Sutikno
