GADINGREJO // MEDIATNI-POLRI.COM / Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama anggota Komite IV DPD RI Almira Nabila Fauzi serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menggelar audiensi dan diskusi bersama terkait Sensus Ekonomi 2026 di Aula Kantor BPS Kabupaten Pringsewu, Jalan Lintas Barat Sumatera, Dusun Wonokriyo, Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada Kamis, 30 Juli 2026.
Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang akan menghasilkan potret lengkap mengenai struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia.
Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan, pengembangan UMKM, peningkatan nvestasi, penciptaan lapangan kerja hingga percepatan transformasi ekonomi daerah. Oleh karena itu, Pemkab Pringsewu mendukung penuh seluruh tahanan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Kami meyakini keberhasilan sensus ini bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan kolaborasi seluruh unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Sebagai wujud komitmen tersebut, kami telah melakukan berbagai langkah nyata, di antaranya dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati kepada seluruh perangkat daerah, pemerintah pekon/kelurahan, serta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” katanya.
Selanjutnya, menyampaikan video dukungan Bupati sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar dan lengkap, juga berpartisipasi dalam pencanangan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bentuk komitmen bersama menyukseskan agenda statistik nasional.
“Kemudian memfasilitasi penyediaan lokasi strategis untuk pemasangan baliho dan media publikasi Sensus Ekonomi 2026 sehingga informasi dapat menjangkau masyarakat secara luas, memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan ngisi bareng sebagai upaya mempercepat pendataan usaha, serta membangun koordinasi dengan BPS agar pelaksanaan sensus di lapangan berjalan lancar, aman dan tepat waktu,” ujarnya.
Pihaknya berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi publikasi statistik, tetapi benar-benar dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan RPJMD, pengembangan potensi daerah, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menyampaikan pentingnya Sensus Ekonomi, dimana data yang dihasilkan dapat mendukung perencanaan dan keputusan atau kebijakan pemerintah agar tepat sasaran.
Karenanya, ia berharap dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah maupun legislatif, juga anggota DPD RI.
“Kita masih ada waktu beberapa pekan kedepan, dimana Sensus Ekonomi ini akan selesai pada 31 Agustus 2026. Kami yakin DPD RI dan Wakil Bupati Pringsewu dapat mendorong kesuksesan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Untuk dipahami, bahwa Sensus Ekonomi ini bukan hanya milik pemerintah atau BPS, tetapi milik negara. Untuk Kabupaten Pringsewu, untuk terus bisa dikawal agar capaian pelaksanaan Sensus Ekonomi ini berjalan sukses,” ucapnya.
Dalam pada itu, anggota Komite IV DPD RI Almira Nabila Fauzi berharap melalui kegiatan audiensi dan diskusi bersama ini, dapat diperoleh pemahaman lebih mendalam terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini. Almira juga mengajak untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Saya berharap sosialisasi kepada masyarakat terus diperkuat agar pemahaman masyarakat terkait Sensus Ekonomi ini semakin meningkat sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi, bagi memberikan data yang sebenarnya. Sensus Ekonomi 2026 merupakan fondasi penting bagi menyusun kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Acara audiensi dan diskusi bersama terkait Sensus Ekonomi 2026 yang dilanjutkan dengan peninjauan ke Pasar Gadingrejo, Pringsewu, ini dihadiri Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Siti Litawati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pringsewu Hendrid, Sekdis Kopdagprin Reka, Kadis Kominfo Moudy Ary Nazolla, Kepala BPS Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, dan Tulangbawang Barat, serta para petugas Sensus Ekonomi 2026.
(*)
