WONOGIRI // MEDIATNI-POLRI.COM/ Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam memastikan makanan yang diterima masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman, higienis, halal, dan diproses dengan standar yang baik.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Wonogiri bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN), kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta ahli gizi SPPG se-Kabupaten Wonogiri di Ruang Khayangan, Kompleks Setda Selasa (8/9/2026).
Dalam rakor tersebut terungkap, saat ini terdapat 88 SPPG atau dapur MBG yang telah beroperasi di Wonogiri. Seluruh dapur tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam memastikan proses penyediaan makanan bagi masyarakat memenuhi standar higiene dan sanitasi.
Namun demikian, Satgas MBG masih mendorong percepatan pemenuhan sertifikasi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan keamanan pangan dan jaminan kehalalan produk.
Dari 88 SPPG yang telah beroperasi, baru 13 SPPG yang telah memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Sementara dapur lainnya masih dalam tahap pendaftaran maupun proses pengurusan.
Untuk sertifikasi halal, tercatat 58 SPPG telah mengantongi sertifikat halal, sedangkan SPPG lainnya masih dalam proses maupun belum melakukan pendaftaran.
Wakil Bupati Wonogiri sekaligus Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Wonogiri, Imron Rizkyarno, mengatakan penguatan standar tersebut merupakan bagian dari evaluasi rutin terhadap pelaksanaan MBG di Wonogiri. Rakor serupa sebelumnya juga telah dilakukan sekitar dua bulan lalu.
“Masih ada dua yang belum selesai seluruhnya, sertifikasi HACCP dan sertifikasi halal. SLHS sudah 100 persen,” ujar Imron.
Menurut dia, pemerintah daerah mendorong seluruh SPPG segera melengkapi sertifikasi tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat program MBG.
Imron juga menekankan pentingnya memperhatikan bahan baku yang digunakan dalam proses penyediaan makanan. Untuk mendukung jaminan kehalalan, SPPG didorong memilih pemasok bahan pangan yang telah memiliki sertifikasi halal.
“Juga dengan menggunakan bahan baku atau bapokting (bahan pokok penting) yang ada di lingkungan. Bahan itu juga bersertifikasi,” katanya.
Menurut Imron, penggunaan bahan pangan dari lingkungan sekitar juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pangan lokal, sepanjang memenuhi standar keamanan dan persyaratan yang ditetapkan.
Selain aspek pangan, Satgas MBG Wonogiri juga memastikan aspek lingkungan menjadi perhatian dalam operasional dapur MBG.
Imron menyebut seluruh 88 SPPG telah memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang terpasang dan dalam kondisi baik. Keberadaan IPAL menjadi bagian penting untuk memastikan aktivitas dapur tidak menimbulkan persoalan lingkungan, termasuk dari pengelolaan sisa makanan dan limbah lainnya.
“Ini juga untuk mengantisipasi keluhan masyarakat soal sisa makanan yang berpotensi mencemari lingkungan,” jelasnya.
Imron menegaskan, pengawasan terhadap dapur MBG akan terus dilakukan oleh Satgas MBG Wonogiri. Pengawasan tersebut bukan semata-mata untuk memastikan pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita sampaikan kepada Kepala SPPG sistem kerja Satgas MBG. Kita punya kewenangan memantau dapur-dapur yang ada. Seluruh anggota Satgas MBG turut memantau guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan,” pungkasnya.
(Pdtry)
