PRINGSEWU // MEDIATNI-POLRI.COM / Menjelang Hari Raya Idul Adha, Pemerintah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM) Bersubsidi di halaman Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Rabu (4/6/2025).
Kegiatan yang disambut antusiasme masyarakat Pringsewu ini juga didukung oleh Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog Lampung.
Bupati Pringsewu Hi.Riyanto Pamungkas saat membuka kegiatan ini mengatakan GPM Bersubsidi merupakan salah satu program prioritas pemerintah guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. “Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu solusi efektif bagi menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok, yang dapat berdampak pada turunnya daya beli masyarakat, kekurangan pangan, maupun gejolak harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha,” ujarnya.
Bupati Pringsewu juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan GPM Bersubsidi ini dengan baik, sekaligus diingatkan untuk membeli sesuai kebutuhan.
Terkait Hari Raya Idul Adha, masyarakat juga diminta untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.
“Kepada panitia qurban, pastikan hewan qurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan sudah divaksin. Serta melaksanakan penyembelihan sesuai syariat Islam,” tegasnya.
Beberapa komoditas yang dijual dengan harga di bawah rata-rata harga pasaran, diantaranya beras premium Rp 65,000/5 kg, beras medium Rp 50,000/5 kg, gula pasir Rp 15,000/kg,
minyak goreng Rp 15,000/liter, cabai rawit Rp 5,000/bungkus, bawang merah dan bawang putih Rp 15,000/2 bungkus, telur ayam Rp 25,000/kg dan terigu Rp 10,000/kg.
Turut menghadiri kegiatan tersebut, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu Hendrid,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Imam Santiko Raharjo, Kadis Pertanian Siti Litawati, Kadis Sosial Debi Hardian,
Plt Kadis Koperindag Sulistiyo Ningsih, Kabag Ekonomi Idham beserta jajaran pemerintah daerah, DPRD, forkopimda, BGN dan Perum Bulog. (*)
