LAMPUNG UTARA // MEDIATNI-POLRI.COM / Polres Lampung Utara menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota) dalam rangka Kesiapan Pengamanan Peringatan 1 Tahun Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Probowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Kotabupaten Lampung Utara. Kegiatan yang berlangsung di mako Polres Setempat, Jumat (17/10/2025)
Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si.,
Dandim 0412/LU Letkol Inf Roni Faturohman, perwakilan Forkopimda dan Pejabat Utama Polres Lampung Utara.
Simulasi Sispam Kota diawali dengan skenario adanya massa yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah dan menggelar aksi unjuk rasa, menghadapi situasi tersebut,
personel Polres Lampung Utara secara bertahap melakukan pengendalian sesuai prosedur, mulai dari upaya persuasif, negosiasi, hingga pembubaran massa dengan formasi Dalmas.
Dalam simulasi itu juga ditampilkan peran tim negosiator Polwan Polres Lampung Utara yang berupaya menenangkan massa melalui dialog humanis.
Namun ketika situasi memanas, petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap oknum pengunjuk rasa yang bersikap anarkis.
Semua tahapan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Polri.
Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., menerangkan, bahwa simulasi ini bukan hanya bersifat seremonial,
melainkan bentuk nyata kesiapan Polres Lampung Utara dalam menghadapi Kesiapan Pengamanan Peringatan 1 Tahun Pemerintahan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden.
“Inti dari kegiatan ini adalah, dalam situasi apapun aparat penegak hukum bersama pemerintah harus berkolaborasi memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada masyarakat. Kehadiran Polri adalah untuk mengawal aspirasi, sekaligus menjaga stabilitas daerah agar tetap kondusif,” ujar Kapolres.
Melalui latihan ini, kami ingin memastikan seluruh personel memahami prosedur dan peran masing-masing dalam menghadapi situasi nyata.
“Setiap pengamanan aksi unjuk rasa harus profesional, tegas, humanis dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia,” katanya. (*)
