LAMONGAN // MEDIATNI-POLRI.COM / Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Lamongan melancarkan kritik keras kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lamongan. Dalam audiensi yang digelar di Aula Kantor Bakesbangpol, Senin (8/9/2025).
HMI menilai sejumlah langkah dan program pemerintah daerah masih belum efektif dalam meredam arus informasi menyesatkan dan menjaga iklim kebangsaan di kalangan masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Lamongan, Ahmad Zamroni, menyebut pertemuan ini digelar untuk membangun sinergi antara mahasiswa dengan pemerintah daerah. Namun, ia tak menampik bahwa forum tersebut juga menjadi ruang menyampaikan catatan kritis.
“Ada banyak masalah di Lamongan yang membutuhkan komunikasi efektif, terutama soal menurunnya nilai kebangsaan dan derasnya arus hoaks di media sosial,” kata Zamroni.
Menurutnya, langkah Bakesbangpol dalam menggandeng berbagai elemen pemuda dan masyarakat memang patut diapresiasi. Tetapi tanpa evaluasi yang serius, sejumlah program yang sudah berjalan hanya akan menjadi seremonial.
“Kalau program tidak efektif, harus ada perbaikan. Jangan sampai anggaran keluar, tapi hasilnya tidak terasa di masyarakat,” ujarnya.
Salah satu kritik HMI ditujukan pada cara pemerintah merespons isu-isu sensitif. Misalnya, fenomena penggunaan atribut atau simbol yang dianggap memicu kegaduhan, seperti bendera One Piece. Zamroni menilai pendekatan represif justru kontraproduktif.
“Respon yang terlalu agresif tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan ketegangan baru. Dibutuhkan pendekatan mediasi dan komunikasi persuasif,” katanya.
Plt Kepala Bakesbangpol Lamongan, Dianto Hari Wibowo, yang hadir bersama jajarannya, menyambut aspirasi mahasiswa itu dengan tangan terbuka. Ia menegaskan, pihaknya terbuka pada evaluasi dan perbaikan program ke depan.
Audiensi berlangsung yang akhirnya melahirkan tiga kesepakatan penting yang dituangkan dalam Pakta Integritas dan ditandatangani kedua belah pihak. Kesepakatan itu meliputi:
1. Perbaikan dan pengembangan akun media sosial Bakesbangpol, termasuk pemantauan bersama instansi terkait untuk mitigasi hoaks dan konten negatif.
2. Mengutamakan jalur mediasi dan sosialisasi terhadap pihak yang menggunakan atribut atau simbol berpotensi memicu kegaduhan.
3. Penyelenggaraan sekolah kebangsaan dan pendidikan politik lintas usia dan golongan secara bergilir dan berkala.
(*)
