LAMONGAN // MEDIATNI-POLRI.COM / Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan menegaskan konsistensinya menjalankan fungsi legislatif sebagai representasi kepentingan rakyat sejak awal masa jabatan 2024 hingga memasuki 2026.
Fraksi ini mengklaim fokus pada kerja-kerja substantif yang berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Anggota DPRD Lamongan Fraksi PDI Perjuangan, Erna Sujarwati, mengatakan seluruh kerja politik fraksi diarahkan agar kebijakan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga.
“Sejak awal kami berkomitmen bahwa fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus berpijak pada kepentingan rakyat kecil, bukan sekadar formalitas politik,” ujar Erna.
Sejumlah sektor menjadi prioritas utama perjuangan Fraksi PDI Perjuangan, di antaranya sosial, kesehatan, pertanian, sektor infrastruktur, pendidkan.
Melalui fungsi legislasi, fraksi aktif mendorong lahirnya regulasi yang berangkat dari aspirasi warga.
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan sikapi Inpres No. 4/2025 mendorong BPS reformasi Metodologi Data Kemiskinan di Lamongan,
Pemberlakuan Inpres No.4 Tahun 2025 (DTSEN) dinilai gagal memotret realitas lapangan karena banyak warga miskin (Desil1-5) justru kehilangan akses bantuan (Bansos dan KIS), Fraksi mendorong BPS dan lembaga independen harus merombak metodologi pendataan agar objektif,
transparan dan bebas kepentingan politik dari RT sampai Kabupaten, dinsos harus melakukan jemput bola dan percepatan koordinasi untuk memulihkan bantuan yang terputus, bukan hanya sekedar menunggu laporan.
Perbaikan data BPJS, JKN tidak boleh ditunda karena menyangkut nyawa dan hak konstitusional warga sesuai UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023.
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan desak Reformasi Layanan Kesehatan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lamongan,
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa kemiskinan di Lamongan berdampak serius pada akses kesehatan masyarakat,
sehingga diperlukan koordinasi ketat antara instansi kesehatan, dinsos, BPS dan BPJS Kesehatan untuk memperbaiki sistem rujukan dan validasi data masyarakat yang terdampak,
mereka menuntut untuk penguatan fasilitas di Puskesmas untuk mengangani 144 jenis penyakit,
sosialisasi masif terkait aktifasi BPJS dan JKN yang sering terputus serta penghapusan antrean layanan yang terlalu lama demi keselamatan pasien.
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan Perjuangkan Perlindungan Petani Gurem dan Tata Niaga Tembakau di Kabupaten Lamongan,
Fraksi PDI Perjuangan Lamongan mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk lebih nyata dalam memfasilitasi kebutuhan petani padi, jagung dan tembakau melalui kecukupan air, bibit,
pupuk hingga pembangunan infrastruktur jalan pertanian, perhatian khusus ditekankan bagi petani gurem dengan lahan dibawah 0,3 Hektare.
“Petani harus mendapat perlindungan yang jelas dari hulu ke hilir. Mulai dari pupuk, sarana produksi, hingga perlindungan ketika gagal panen. Ini yang sedang kami perjuangkan melalui perda,” kata Erna.
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan Dorong Regulasi Khusus demi Kesejahteraan Peternak Ayam,
Fraksi merespon keluhan para peternak ayam broiler yang mendatangi Rumah Rakyat, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk segera menghadirkan perlindungan nyata melalui regulasi daerah guna memitigasi persoalan peternak,
sejalan dengan misi mewujudkan peternak Lamongan yang lebih mandiri dan sejahtera.
Dalam fungsi penganggaran, Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh sekadar mengejar target serapan, tetapi harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Karena itu, fraksi secara konsisten memperjuangkan alokasi anggaran untuk bantuan pupuk dan sarana produksi pertanian,
penguatan UMKM dan koperasi, serta pembangunan infrastruktur desa seperti Jalan Usaha Tani, irigasi, dan pasar rakyat.
Erna menegaskan, keberpihakan APBD harus jelas arahnya.
“APBD harus menjadi instrumen keadilan sosial. Bukan hanya habis dibelanjakan, tapi benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Peningkatan PAD dinilai penting guna memperkuat layanan publik, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan program pengentasan kemiskinan.
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan soroti ketimpangan pendidikan: 7553 anak di Kabupaten Lamongan tidak sekolah,
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan menuntut Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk lebih peduli terhadap ketimpangan sosial dengan memprioritaskan pengentasan angka anak putus sekolah dan anak tidak lanjut sekolah berdasarkan data PUSDATIN Juli 2025.
Dalam fungsi pengawasan, fraksi menyoroti persoalan ketidaktepatan data kemiskinan yang berdampak pada penyaluran bantuan sosial dan kesehatan.
Fraksi mendesak pemerintah daerah melakukan pembaruan data secara menyeluruh agar warga miskin tidak kehilangan hak atas layanan KIS maupun BPJS Kesehatan.
“Masalah data ini sangat krusial. Jangan sampai warga yang seharusnya menerima bantuan justru terpinggirkan karena data yang tidak akurat,” ujar Erna.
Pengawasan juga dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) lapangan, khususnya terkait stabilitas harga kebutuhan pokok, ketersediaan pupuk bersubsidi,
serta kondisi infrastruktur pertanian dan perikanan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, fraksi menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi perangkat daerah terkait.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong respons cepat terhadap bencana melalui penguatan anggaran penanggulangan bencana dan pembentukan Tim Reaksi Cepat berbasis gotong royong.
Tim ini bergerak langsung membantu warga terdampak bencana dengan dana swadaya anggota fraksi.
Pada tahun anggaran 2025, Fraksi PDI Perjuangan mengawal sedikitnya 72 titik usulan pembangunan hasil serap aspirasi masyarakat.
Fraksi juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal janji politik kepala daerah, termasuk program Jalan Mulus Lamongan (Jamula), demi memperkuat konektivitas wilayah dan pemerataan ekonomi,
selaras dengan semangat APBD untuk rakyat tahun 2026, Fraksi juga siap untuk mengalokasikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD di setiap daerah pemilihan guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat.
(*)
