RIAU // MEDIATNI-POLRI.COM / Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengapresiasi digagalkannya total 16 penyelundupan dalam operasi terpadu yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga.
Operasi bernama Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea itu baru saja menuntaskan masa kerja semester pertama tahun 2025.
Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, Brigjen Pol. Irwansyah mengatakan,
penguatan kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia, termasuk dalam penindakan penyelundupan.
“Kemenko Polkam memberikan apresiasi atas capaian DJBC dan mendorong keberlanjutan patroli laut terpadu sebagai bentuk respons negara terhadap ancaman penyelundupan yang kompleks dan terorganisir,”
ujar Brigjen Pol Irwansyah saat menghadiri kegiatan Penutupan Operasi Terpadu Semester I Tahun 2025 dan Launching Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Penyelundupan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan yang dipimpin langsung Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, dan dihadiri jajaran pimpinan unit DJBC dari berbagai wilayah.
Kemenko Polkam sebagai koordinator kebijakan keamanan nasional turut hadir dalam rangka melakukan pemantauan,
penguatan koordinasi, dan sinergi lintas sektor dalam upaya pemberantasan penyelundupan di wilayah perairan Indonesia.
Dalam acara tersebut, dipaparkan hasil Operasi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea yang digelar sejak 1 Mei hingga 7 Juli 2025,
dengan total 16 penindakan terhadap upaya penyelundupan barang ilegal seperti narkotika, pasir timah, rokok ilegal, produk tekstil, serta komoditas bahan pokok.
Salah satu penindakan menonjol adalah penggagalan penyelundupan 2 ton sabu oleh MV Sea Dragon Tarawa,
yang berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp15 triliun dan mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap 51 juta jiwa masyarakat.
Brigjen Pol Irwansyah mengatakan, kehadiran Kemenko Polkam dalam kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kebijakan keamanan maritim nasional.
Salah satunya melalui sinergi strategis antara kementerian/lembaga, khususnya dalam konteks penegakan hukum di wilayah laut yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan lintas batas.
“Kemenko Polkam juga menyampaikan dukungan penuh terhadap pembentukan Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Penyelundupan, yang diharapkan menjadi garda depan dalam memperkuat pengawasan laut, menutup celah masuk barang ilegal, serta menjaga stabilitas keamanan dan perekonomian nasional,” ujar Irwansyah.
(*)
