JAKARTA // MEDIATNI-POLRI.COM / Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Bidang Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan (Asdep Bidkoor Doktrin dan Strahan) memperkuat kebijakan lintas sektor yang terintegrasi guna memperkuat sistem keamanan maritim nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan
Melalui rapat koordinasi membahas penyusunan rekomendasi Menko Polkam terkait pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan,
serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan Choke Point.
Rapat ini dipimpin oleh Brigjen TNI Parwito, Asdep Bidkoor Doktrin dan Strahan, dan dihadiri oleh perwakilan dari 14 kementerian/lembaga terkait serta para narasumber ahli dari Kemhan, Kemenlu, TNI AL, KKP, dan Bakamla.
“Rakor ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas arahan Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan bahwa pengawasan dan pemeliharaan keamanan Kawasan Konservasi Perairan dan Habitat (KKPH), ALKI, serta Choke Point merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional dalam mendukung Program Prioritas Keamanan Laut dan Hidro Oseanografi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029,” ujar Parwito.
Hal ini menjadi krusial sebagai respons terhadap dinamika aktual serta kompleksitas tantangan di wilayah perairan strategis, terutama di Laut Natuna Utara, dalam rangka memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Berbagai kementerian/lembaga memberikan laporan kondisi terkini, capaian, dan tantangan. Kementerian Pertahanan menyampaikan upaya peningkatan Alutsista dan SDM pertahanan;
Kementerian Luar Negeri menyoroti diplomasi maritim dan penegakan hukum terhadap kapal negara dan non-negara; serta KKP mencatat efektivitas patroli dalam menurunkan pelanggaran kapal asing.
Di sisi lain, TNI AL dan Bakamla menekankan keterbatasan infrastruktur dan logistik, serta perlunya sinergi dalam perencanaan dan penguatan kapasitas.
Sejumlah perwakilan dari instansi lain seperti Setneg, Polairud, Kapuskodal, dan TNI AU juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor,
penyusunan strategi maritim nasional yang komprehensif, serta optimalisasi anggaran melalui integrasi jadwal patroli lintas K/L.
Hasil Rakor menegaskan bahwa operasi pengamanan laut harus terus dijalankan karena terbukti memberikan efek deterensi terhadap aktivitas kapal asing ilegal.
Namun, disepakati pula perlunya perbaikan menyeluruh terhadap keterpaduan sistem informasi dan interoperabilitas antar-K/L,
penguatan logistik, serta penyusunan SOP patroli terintegrasi dengan pemetaan ulang RO dan alokasi anggaran yang lebih efisien.
Rakor merekomendasikan Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan dan perawatan Alutsista agar lebih adaptif dan efisien,
perlu Peninjauan ulang kebijakan penganggaran keamanan laut agar lebih proporsional sesuai tantangan aktual di lapangan,
dan peelu Penyusunan dan penerapan SOP patroli terpadu antar-K/L serta pemetaan ulang RO dan alokasi DIPA untuk menghindari tumpang tindih dan memperkuat efektivitas pengamanan laut nasional.
Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim nasional, sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
(*)
