ACEH TAMIANG // MEDIATNI-POLRI.COM / Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung kondisi pengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (4/4/2026).
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan warga terdampak bencana, termasuk yang masih berada di tenda.
Dalam peninjauan tersebut, Tito berdialog dengan para pengungsi di tiga desa, yakni Lubuk Sidup, Tanjung Gelumpang, dan Sekumur. Ketiga desa tersebut berada di Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.
Ia mengungkapkan bahwa jumlah pengungsi telah menurun drastis dibandingkan kondisi awal pascabencana yang terjadi pada akhir November 2025.
Dari sekitar 2,1 juta jiwa yang sempat mengungsi di tiga provinsi terdampak, kini jumlahnya semakin berkurang.
“Yang pemerintah sampaikan adalah [pengungsi yang sudah tidak tinggal di tenda] mendekati 100 persen. Kenapa? Kita hitung lebih kurang sekira-kira katakanlah 300 KK (Kepala Keluarga) lebih kurang misalnya 1.000 pengungsi, dibanding dengan awalnya 2,1 juta jiwa, itu sudah 99 persen lebih [yang tidak lagi di tenda],” ujar Tito.
Ia menegaskan, meskipun jumlahnya relatif sedikit, pemerintah tetap memberikan perhatian penuh terhadap para pengungsi yang tersisa,
khususnya di Aceh Tamiang dan Bireuen. Bagi pengungsi di Bireuen, pemerintah tengah membangun hunian tetap (huntap).
“Kemudian yang masuk ke daerah Sekerak ini, yang desa-desa saya sebutkan tadi, saya mau lihat satu per satu, dan kemudian bagaimana penyelesaiannya,” ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, Tito melihat langsung progres pembangunan hunian sementara (huntara) di sejumlah desa, termasuk Sekumur.
Ia optimistis pembangunan huntara bagi warga dapat segera rampung dalam waktu dekat.
Kondisi geografis seperti akses jalan yang terdampak longsor menjadi salah satu kendala dalam percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
“Mudah-mudahan cuaca mendukung, sehingga akhir minggu depan mudah-mudahan semua yang [huntara] in-situ, yang di tanah masing-masing ini bisa dibangun oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” ujarnya.
Selain pembangunan hunian, pemerintah juga memastikan berbagai bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak, seperti bantuan lauk-pauk, perabot rumah tangga, hingga stimulan ekonomi.
Tito juga menyoroti kebutuhan dasar lainnya, seperti penyediaan air bersih yang akan dipenuhi melalui pembangunan sumur bor oleh BNPB dan Satgas PRR.
Langkah ini dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat yang berharap adanya bantuan sumber air bersih.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap) secara terpusat sesuai aspirasi masyarakat yang menginginkan relokasi dari kawasan rawan bencana.
“Tadi saya sudah dengar langsung dari masyarakat, juga dari pak kepala desa, karena daerahnya daerah rawan di pinggir sungai, maka masyarakat menghendaki agar dibangunkan hunian tetap, dalam bentuk kompleks,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses pembangunan huntap akan dilakukan setelah ketersediaan lahan dipastikan, dengan melibatkan kementerian terkait.
Sementara itu, selama masa transisi, pemerintah menjamin kebutuhan pengungsi tetap terpenuhi melalui penyediaan huntara dan bantuan sosial berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Tito juga menyerahkan sejumlah paket bantuan, di antaranya perlengkapan ibadah, sembako, peralatan dapur, dan sejumlah toren air kapasitas 2.000 liter.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang, serta pejabat terkait lainnya.
Selain itu, hadir pula Rektor IPDN Halilul Khairi, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, serta pejabat Kemendagri lainnya.
Sumber : Satgas PRR
