BOGOR // mediatni-polri.com / Sejumlah aktivis mengkritisi sikap sebagian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat, baik dari Kades, Camat dan kalangan Dinas maupun DPRD, yang dinilai terlalu “baperan” alias tidak siap menerima kritik terkait kinerja mereka yang dinilai buruk.
Kritik tersebut muncul karena banyak pejabat yang enggan memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi oleh wartawan, khususnya melalui pesan singkat WhatsApp. Padahal, di era digital seperti saat ini, komunikasi tidak harus selalu dilakukan dengan tatap muka.
“Seharusnya mereka sadar bahwa sebagai pejabat publik, mereka bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat, bukan justru menghindar,” ujar Romi Sikumbang salah satu aktivis dikabupaten Bogor.
Lebih lanjut, aktivisme menekankan bahwa pejabat, khususnya wakil rakyat, memiliki kewajiban untuk memberikan pernyataan yang tidak hanya mengedukasi, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan transparansi terhadap aturan yang berlaku di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
“Pejabat dan wakil rakyat mempunyai kewajiban kasih pernyataan untuk mencerdaskan masyarakat dan juga memberikan kepastian hukum aturan yang berlaku”, terangnya
Aktivis berharap agar para pejabat publik dapat lebih terbuka, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, serta menghargai peran media sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami harap sebagai pejabat publik bisa terbuka dan profesional dan berafiliasi dalam menjalankan tugasnya dan bisa menghargai peran media sebagai jembatan informasi Pemerintah dan masyarakat”, harapnya
