PRINGSEWU // MEDIATNI-POLRI.COM/ Seorang pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pringsewu akhirnya dicopot dari jabatannya. Langkah itu diambil menyusul penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta sertifikasi guru yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu.
Kepala Kantor Wilayah Kemenag Lampung, Zulkarnain, menjelaskan bahwa pejabat yang dinonaktifkan adalah salah satu kepala seksi yang terindikasi terlibat perkara tersebut.
“Yang bersangkutan sudah kami nonjob dari jabatan kepala seksi. Karena terindikasi terlibat, kami juga sudah melaporkannya ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, agar proses penyidikan di kejaksaan berjalan lancar,” ujar Zulkarnain pada Senin (16/11/2026).
Lebih lanjut, ia menyatakan keputusan penonaktifan itu ditempuh supaya proses hukum yang sedang berjalan tidak terganggu.
Di sisi lain, pihaknya juga sepenuhnya mendukung langkah Kejari Pringsewu dalam mengusut dugaan penyimpangan tersebut.
Zulkarnain pun menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap praktik pungutan liar maupun pemotongan dana BOS serta sertifikasi guru, baik di madrasah negeri maupun swasta.
“Kami juga mengimbau guru dan pengelola madrasah yang merasa dirugikan untuk segera melapor dengan membawa bukti yang sah,” tegasnya.
Sebelumnya, penyidik Kejari Pringsewu telah melakukan penggeledahan di Kantor Kemenag Kabupaten Pringsewu pada Selasa (10/11/2026).
Penggeledahan berlangsung sekitar pukul 11.00 hingga 15.00 WIB, di mana penyidik memeriksa sejumlah ruangan, mulai dari bagian pendidikan madrasah, keuangan, hingga kepegawaian.
Dalam kegiatan tersebut, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti yang diduga berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam jabatan.
Kasus ini pun kembali menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana BOS dan proses sertifikasi guru di lingkungan madrasah(*)



























