JAKARTA PUSAT // MEDIATNI-POLRI.COM / Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam bidang rehabilitasi medis.
Berlangsung di Kantor Pusat IDI, Gedung Dr. R. Soeharto, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025), perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Deputi Rehabilitasi BNN RI, dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes.,
serta Ketua Umum PB IDI, DR. dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H.Kes., dan disaksikan oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI, Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D.
Dalam sambutannya, dr. Bina Ampera Bukit mengatakan bahwa saat ini BNN membina lebih dari 200 klinik rehabilitasi yang tidak hanya fokus pada penanganan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga menyediakan layanan berbasis bukti yang aman dan berkualitas.
“Ini merupakan tonggak penting mengingat nilai strategis dan anggaran besar yang terlibat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui webinar dan pelatihan yang dapat terakreditasi, sebagai bagian dari transformasi mutu layanan rehabilitasi.
Sementara itu, Ketua Umum PB IDI mengatakan bahwa kerja sama ini bersifat mutualisme dengan tujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
“Kami memiliki LP3S, lembaga pendidikan Ikatan Dokter Indonesia, yang akan membantu teman-teman BNN sehingga SDM kesehatan di BNN bisa meningkat dan semakin bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Ruang lingkup kerja sama yang disepakati di antaranya pelatihan online, offline, atau hybrid yang diselenggarakan oleh IDI melalui Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LP3S-IDI).
Bentuk kegiatan meliputi webinar, pelatihan, simposium, workshop, konferensi, dan e-learning.
Selain itu, pengembangan kurikulum/modul serta penjaminan mutu dan sertifikasi kegiatan ilmiah juga menjadi bagian penting dari kerja sama ini.
Melalui kolaborasi strategis, BNN dan IDI berkomitmen untuk mempercepat standardisasi kompetensi tenaga medis guna meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi yang terstruktur dan berdampak luas bagi masyarakat.
(*)
