BANDUNG // MEDIATNI-POLRI.COM / Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono menyambangi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) guna menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait kondusivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) di daerah pada Rabu (10/9/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar itu, Sugeng menjelaskan bahwa Kemendagri meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda),
termasuk Pemprov Jabar, untuk mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di seluruh tingkatan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondusivitas keamanan di daerah.
Sebelumnya, kata Sugeng, Mendagri telah mengeluarkan surat Nomor 300.1.4/e.1/BAK tentang Peningkatan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) terkait Kondusivitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah.
Karena itu, Sugeng ingin memastikan bahwa arahan yang termuat dalam surat itu terlaksana di lapangan.
Bahkan, kata dia, Mendagri juga turun langsung ke berbagai daerah di Indonesia untuk memonitor langsung situasi di lapangan.
“Presiden sudah merilis berita bahwa beliau setuju dan mendukung untuk pengaktifkan Siskamling,” ujar Sugeng kepada Sekda Provinsi Jabar dan jajarannya.
Untuk itu, Sugeng berharap Pemprov Jabar dapat menjadi contoh, tidak hanya bagi kabupaten/kota di wilayahnya, tetapi juga bagi daerah lain di Indonesia.
Ke depan, langkah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) akan digencarkan agar bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain.
“Supaya daerah-daerah lain itu terinspirasi dari sini. Pak Menteri [Dalam Negeri] banyak berharap dari KDM untuk mem-blasting semua ini,” ungkapnya.
Sugeng juga meminta agar arahan ini dapat segera dijalankan. Selain itu, Siskamling diharapkan bisa berjalan beriringan dengan program prioritas nasional lainnya yang menjadi atensi pemerintah pusat. “Ini harus dicontoh daerah lain,” tegasnya.
Dalam pertemuan ini, selain Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman, hadir pula Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Jabar Tulus Arifan,
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Provinsi Jabar Faiz Rahman, serta perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jabar.
(*)
