BALIKPAPAN // MEDIATNI-POLRI.COM / Tim Satuan Tugas Terpadu (Satgas Terpadu) tingkat Pusat, Operasi Penanganan Ormas terafiliasi Premanisme,
langsung bergerak ke daerah untuk meninjau tempat-tempat yang rawan terhadap aksi premanisme. Salah satu provinsi yang menjadi target monitoring yaitu di Kalimantan Timur.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto mengatakan, Kalimantan Timur menjadi target monitoring mengingat provinsi Kaltim termasuk wilayah yang cukup banyak iklim investasi serta memastikan penanganan aksi premanisme dapat segera ditangani dengan efektif, cepat dan maksimal.
“Kami sekarang ditugaskan turun ke daerah untuk melihat sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam upaya untuk melakukan penanganan terkait organisasi masyarakat yang terafiliasi dengan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan di wilayah dan juga investasi,”
ujar Heri Wiranto usai melaksanakan Rapat koordinasi Monitoring Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Investasi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (10/5/2025).
Rapat koordinasi ini sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi Kementerian/Lembaga di Kemenko Polkam, pada tanggal 6 Mei 2025,
terkait langkah-langkah penanganan Ormas yang terafiliasi premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan investasi, dan kemudian dibentuk Satgas Terpadu di tingkat daerah.
Hal ini juga sesuai dengan perintah Bapak Menko Polkam, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, yang menegaskan bahwa,
pemerintah tidak akan ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.
Pada kesempatan itu, Heri kembali menegaskan arahan Bapak Menko Polkam tersebut.
Ia menyampaikan bahwa jika ada ormas-ormas yang melakukan tindakan melanggar hukum, tidak perlu ragu untuk segera ditindak.
“Tadi disampaikan juga berdasarkan penjelasan dari Karo OPS Polda, bahwa beberapa program kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan dari Ormas. Di Kalimantan Timur ini tadi dijelaskan memang masih ada beberapa gangguan dari oknum Ormas, tapi sejauh ini belum terlalu berdampak signifikan terhadap iklim investasi di sini,” kata Heri.
Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol. Sabilul Alif menyampaikan bahwa jumlah ormas yang ada di Kaltim lebih dari 150. Polda Kaltim akan terus bersinergi bersama Kodam dan Pemerintah Provinsi termasuk jajaran dibawah Polres,
Kodim dan Pemda Kab/Kota, berupaya mengantisipasi kegiatan ormas agar tidak mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi yang ada di Kaltim.
“Kita akan terus bekerja sama dengan Badan Kesbangpol dan Kodam dalam rangka mengantisipasi adanya ormas ormas yang terafiliasi Premanisme yang melakukan kegiatan mengganggu keamanan dan investasi. Apabila sudah melanggar hukum, dan mengganggu investasi, ya ini yang akan menjadi atensi,” kata Sabilul Alif.
Rakor ini dihadiri juga oleh Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Ari Aryanto, yang menegaskan bahwa Kodam dan jajarannya akan terus bersinergi dan memback up Polda Kaltim dalam upaya penanganan Ormas yang terafiliasi Premanisme yg mengganggu keamanan dan iklim investasi di daerah.
Ada beberapa data terkait Ormas-ormas yang ada di wilayah Kaltim, dan sejauh ini perlu diingatkan agar tidak mengganggu keamanan dan investasi di daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Pemda Prov. Kaltim, Sufian Agus menyampaikan,
jumlah Ormas yang ada di Kaltim cukup banyak, sekitar 3.467. Namun, ormas yang cukup aktif terdata sebanyak 931.
Pemda Kaltim melalui Bakesbangpol juga melakukan upaya pembinaan terhadap ormas-ormas yang ada, dengan secara berkala melakukan dialog dan kegiatan pertemuan.
Bahkan pernah dilakukan upaya pembinaan yang positif berupa “Ormas award” untuk memberdayakan ormas-ormas melakukan kegiatan yang positif.
Ke depan perlunya dilakukan upaya pemberdayaan ormas-ormas yang ada, sesuai penekanan dari pemerintah dengan mendorong Ormas untuk diberdayakan dengan kegiatan koperasi dan UMKM.
(*)
