JAWA TENGAH // MEDIATNI-POLRI.COM / Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Irjen Pol. Asep Jenal Ahmadi,
meninjau langsung situasi keamanan dan ketertiban di tengah maraknya ormas yang terafiliasi premanisme.
“Negara menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat serta akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat dan iklim investasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah,” kata Asep saat meninjau di Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (10/5/2025).
Asep mengatakan, peninjauan ini dalam rangka koordinasi dan monitoring penanganan organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme,
yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi di Provinsi Jawa Tengah.
Sesuai dengan arahan Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, Deputi Kamtibmas menyampaikan bahwa pemerintah tidak ragu untuk menindak tegas kepada oknum ormas yang secara nyata melakukan tindakan melangar hukum dan meresahkan masyarakat.
“Penindakan hukum yang tegas bagi yang terbukti melanggar dan tentunya akan ada pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut,” jelas Irjen Pol Asep.
Dalam kunjungan tersebut, Deputi Kamtibmas Kemenko Polkam menyampaikan apresiasi terhadap Polda Jateng dan jajarannnya.
yang telah menciptakan kondisi keamanan yang kondusif di tengah masyarakat.
“situasi kamtibmas terkait dengan aktivitas Ormas yg berafiliasi dengan premanisme dilaporkan kondusif,” ungkapnya.
Berdasarkan laporan Polda Jawa Tengah bahwa periode tahun 2025 telah terjadi sebanyak 26 gangguan kamtibmas pada 15 Polresta/Polres jajaran.
Beberapa potensi kerawanan terkait Ormas terafiliasi Premanisme terdapat pada Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Semarang, Kawasan Industri Terpadu Batang,
Kawasan Industri Kendal, dan Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS) Demak. Namun sampai saat ini belum terdapat laporan kepolisian.
Asep juga menambahkan bahwa tujuan utama pemerintah adalah menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif, salah satunya adalah penanganan Organisasi Kemasyarakatan yang terafiliasi dengan premanisme,” tegas Asep.
(*)
