JAKARTA // MEDIATNI-POLRI.COM / Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam merespons isu perubahan iklim.
Menurutnya, dampak perubahan iklim bukan lagi sekadar wacana global, melainkan nyata dirasakan masyarakat di daerah.
Karena itu, Pemda diminta menangani persoalan ini dengan baik guna menyukseskan implementasi program strategis pemerintah.
“Bapak-Ibu sekalian tentu kita bisa rasakan dampak dari global boiling ini. Sebagai mantan kepala daerah [menurut perspektif saya], yang menghantui para kepala daerah seluruh Indonesia itu sekarang sama. Tiba-tiba banjir, tiba-tiba kering, tiba-tiba longsor, dan sebagainya. Gagal panen dan sebagainya. Jadi global boiling ini dekat dengan keseharian kita,”
ujar Bima saat menjadi pembicara kunci pada acara Nusantara Energy Forum di NT Tower Lantai 5, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Bima memaparkan, berdasarkan data yang diperolehnya, sektor penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia berasal dari industri pengolahan.
Sektor lain meliputi pengadaan listrik dan gas, pertanian, kehutanan, serta perikanan.
Selain itu, transportasi juga menyumbang emisi cukup signifikan, ditambah persoalan sampah dan limbah yang hingga kini belum tertangani secara optimal.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar energi baru terbarukan (EBT), namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal.
Dari total potensi tenaga air sebesar 95 gigawatt, baru sekitar 6,7 gigawatt yang dimanfaatkan.
Dari potensi tenaga bayu sebesar 155 gigawatt, baru digunakan sekitar 0,2 gigawatt. Begitu pula energi surya, pemanfaatannya masih sangat kecil.
“10 provinsi yang melaporkan bahwa capaian porsi dari energi baru terbarukan dalam porsi EBT dalam bauran energi pada tahun 2023 [yang] telah melebihi target. 10 provinsi saja. Bengkulu, Sumsel (Sumatera Selatan), Sumut (Sumatera Utara), Kepri (Kepulauan Riau), Babel (Kepulauan Bangka Belitung), DKI (Daerah Khusus Ibukota Jakarta), Jabar (Jawa Barat), DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), Sulut (Sulawesi Utara), dan Sulsel (Sulawesi Selatan),” ujarnya.
Di sisi lain, Bima juga mendorong daerah mulai menerapkan penganggaran hijau yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Ia berharap strategi ini dapat diimplementasikan lebih luas.
“Jadi gubernur membantu kota/kabupaten apabila ada pembangunan yang bernuansa iklim berkelanjutan. [Kemudian] kota/kabupaten memberikan insentif bagi kelurahan dan sebagainya. Jadi transfer anggaran berbasis ekologi namanya,” tegasnya.
Ia mengingatkan, keberhasilan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 tidak dapat dilepaskan dari komitmen mengendalikan emisi karbon.
Komitmen itu diwujudkan melalui target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission (NZE) sesuai Paris Agreement yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 16 Tahun 2016.
NZE merupakan kondisi keseimbangan antara jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan dengan jumlah yang dapat diserap kembali melalui pengurangan emisi dan peningkatan penyerapan karbon secara simultan.
Bima juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dalam pengelolaan energi dan lingkungan.
Misalnya, Kota Surabaya dengan program pembayaran ongkos Suroboyo Bus menggunakan sampah botol plastik.
Di Provinsi Bali, kebijakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai telah diterapkan.
Kabupaten Banyuwangi mengembangkan konsep desa wisata berbasis konservasi, sementara Kota Balikpapan menata zonasi hutan kota.
Adapun Kabupaten Bekasi memanfaatkan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF) untuk mengolah limbah industri.
Terakhir, Bima optimistis kehadiran kepala daerah yang mayoritas berasal dari generasi muda akan membuat isu lingkungan menjadi atensi bersama. Dengan begitu, kolaborasi lintas pihak diharapkan semakin kuat.
“Jadi ini perspektif politiknya, perspektif kawanan kekuasannya yang membuat kita semakin sadar bahwa kolaborasi ini harus dilakukan oleh semua [pihak],” tandasnya.
Sumber : Puspen Kemendagri
