JAKARTA // MEDIATNI-POLRI.COM / Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan, penanganan pascabencana di tiga provinsi di Sumatera kini memasuki fase pemulihan permanen atau rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon).
Hal itu disampaikan Mendagri usai Rapat Koordinasi bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Mendagri melaporkan perkembangan penanganan pascabencana sekaligus rencana tindak lanjut pemerintah melalui penyusunan Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
“Saya melaporkan dua hal, yang pertama adalah mengenai update situasi, yang kedua adalah mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan terutama persetujuan rencana induk untuk percepatan rehab dan rekon pascabencana di tiga provinsi Sumatera,” ujarnya.
Mendagri menjelaskan, penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan, yakni tanggap darurat, masa transisi, dan pemulihan permanen.
Menurutnya, fase tanggap darurat telah berjalan cukup baik dengan keterlibatan seluruh kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (Pemda), serta dukungan berbagai pihak.
Ia mengungkapkan, pelayanan pemerintahan di daerah terdampak kini telah kembali berjalan. Aktivitas pemerintahan kabupaten, kecamatan, hingga desa yang sebelumnya sempat terganggu kini berangsur normal, meskipun sebagian masyarakat terdampak masih tinggal di hunian sementara (huntara) atau memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Selain itu, layanan dasar seperti listrik, BBM, SPBU, jaringan internet, rumah sakit, hingga Puskesmas juga telah kembali beroperasi. Pemerintah hanya masih menghadapi kendala di sejumlah desa terisolasi akibat akses jalan yang terdampak longsor.
Mendagri menambahkan, konektivitas jalan nasional dan jembatan nasional secara umum sudah kembali terhubung. Meski beberapa jembatan masih bersifat sementara dengan penggunaan jembatan bailey, jembatan gantung, maupun jembatan darurat lainnya.
Di sektor pendidikan, mayoritas sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sekitar 3.800 di antaranya sudah kembali digunakan setelah dilakukan perbaikan. Adapun sejumlah sekolah di zona merah masih memerlukan relokasi maupun penggunaan ruang belajar darurat.
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen yang kita namakan rehab rekon,” katanya.
Untuk mendukung fase tersebut, pemerintah telah menyusun Renduk yang menghimpun kebutuhan program dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga K/L. Renduk tersebut mencakup 11.512 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
Prioritas pada tahun 2026 diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sungai, sekolah, serta hunian tetap (huntap).
Pemerintah menargetkan pembangunan huntap dapat diselesaikan paling lambat pada 2027 agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara.
Mendagri menyebutkan, total kebutuhan anggaran rehab rekon yang telah disetujui pemerintah mencapai sekitar Rp100,1 triliun untuk tiga tahun pelaksanaan.
“Total anggaran yang sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan tadi kami laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Profesor Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama tiga tahun,” ungkapnya.
Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih.
Sumber : Satgas PRR
