BATAM // MEDIATNI-POLRI.COM / Kapolda Kepulauan Riau Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. menghadiri penyelenggaraan Polri Award in Support of UN HeForShe Movement 2025 yang digelar di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pimpinan kepolisian yang dinilai berperan aktif dalam mendorong kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan, serta kepemimpinan inklusif di lingkungan satuan kerjanya masing-masing.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.,
yang menegaskan komitmen Polri dalam memperkuat agenda kesetaraan gender sebagai bagian dari reformasi kelembagaan Polri.
Kehadiran Kapolda Kepri menjadi representasi dukungan Polda Kepri terhadap implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) serta penguatan layanan kepolisian yang ramah perempuan dan kelompok rentan.
Penilaian penghargaan tahun ini melibatkan juri independen serta visitasi langsung ke satuan kerja untuk memastikan dampak nyata program yang dijalankan.
Tahun 2025, sebanyak 2 Kasatker Mabes Polri dan 27 Kasatwil/Kapolda mengikuti proses nominasi.
Dari jumlah tersebut, 8 kandidat terpilih menjalani visitasi lapangan untuk diverifikasi langsung oleh tim juri.
Penilaian dilakukan berdasarkan tiga dimensi utama: kepemimpinan dan partisipasi, dampak dan pengaruh positif, serta keberlanjutan program.
Kapolda Kepri menyampaikan bahwa dukungan Polda Kepri terhadap agenda kesetaraan gender menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi pelayanan kepolisian.
“Kesetaraan dan perlindungan bagi kelompok rentan merupakan fondasi penting dalam menghadirkan layanan kepolisian yang semakin dipercaya masyarakat,” ujar Kapolda Kepri.
Melalui penghargaan ini, Polri menegaskan langkah strategisnya dalam memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG), meningkatkan kepemimpinan perempuan di tubuh organisasi,
serta memperkuat layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai wujud implementasi security for all—keamanan yang melindungi setiap warga tanpa diskriminasi.
(*)
