WONOGIRI // MEDIATNI-POLRI.COM / Penolakan besar terjadi di Desa Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo Wonogiri. Warga berbondong-bondong mendatangi Balai Desa dalam dua hari berturut-turut setelah mengetahui pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih (KMP) didirikan di lapangan sepak bola desa—satu-satunya ruang publik yang selama ini menjadi pusat aktivitas olahraga dan kegiatan sosial masyarakat.
Kegelisahan warga memuncak sejak material bangunan tiba-tiba didrop ke area lapangan tanpa penjelasan jelas.
Setelah ditelusuri, warga baru mengetahui material tersebut digunakan untuk pembangunan gedung KMP yang kini sudah mulai dikerjakan.
Penolakan pun tak terelakkan. Warga menilai lapangan sepak bola bukan sekadar ruang bermain bola,
tetapi jantung kegiatan pemuda dan titik kumpul warga dalam berbagai acara desa. Mereka menegaskan, yang ditolak bukan koperasinya, tetapi lokasinya.
Beberapa keberatan warga antara lain:
✓ Lapangan sepak bola merupakan fasilitas umum yang sangat vital bagi masyarakat dan pemuda desa.
✓ Warga tidak merasa pernah diajak musyawarah secara menyeluruh mengenai pembangunan tersebut.
✓ Lokasi dinilai tidak tepat karena menghilangkan satu-satunya ruang olahraga bagi warga.
✓ Warga menuntut penghentian pembangunan.
✓ Warga mengusulkan agar pembangunan gedung dipindahkan ke lahan desa lain yang lebih sesuai.
“Kami hanya ingin pembangunan di desa berjalan baik dan berpihak pada kepentingan warga. Lapangan itu ruang bersama yang penting buat pemuda dan masyarakat. Kami mohon pemerintah desa mendengar aspirasi kami,” ujar salah satu warga yang turut hadir dalam aksi.
Penolakan itu memuncak pada Selasa (9/12/2025), ketika puluhan warga mendatangi balai desa untuk meminta kejelasan.
Spanduk penolakan bahkan dipasang di sejumlah titik, mulai dari area lapangan hingga sekitar balai desa. Aksi kembali berlanjut keesokan harinya, Rabu (10/12/2025).
“Warga itu siap mendukung program Presiden, tapi lokasinya jangan di situ. Kenapa bisa dibangun di atas lapangan? Harapan warga ya lapangan tetap utuh tanpa bangunan,” ungkap warga lainnya.
Warga juga mempertanyakan kenapa pemerintah desa tidak mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan tanpa memicu gejolak masyarakat.
Mereka berharap musyawarah terbuka segera digelar, melibatkan pemerintah desa, kecamatan, hingga pihak terkait, supaya persoalan tidak makin melebar.
Pdtry
