BANDUNG // MEDIATNI-POLRI.COM / Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau program perumahan rakyat di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/7/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Mendagri menyaksikan langsung simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau “tender rakyat” dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Mendagri mengapresiasi mekanisme tersebut karena dinilai terbuka dan transparan. Melalui PTT, para pemilik toko dapat menampilkan jenis bahan bangunan yang ditawarkan beserta harganya secara terbuka.
“Saya sudah sering ikut sama beliau (Menteri PKP). Ini salah satu program yang bagus sekali, karena ada tender rakyat ini, uangnya semuanya serba terbuka. Semua transparan ya,” ujarnya di hadapan masyarakat yang antusias menghadiri kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Mendagri turut berdialog langsung dengan para pemilik toko bangunan. Ia mengecek sekaligus memverifikasi data bahan bangunan dan harga yang ditampilkan.
Mendagri menyambut positif mekanisme tersebut karena memungkinkan masyarakat memperoleh bahan bangunan berkualitas dengan harga yang lebih rendah.
“Artinya siapa yang paling murah itu akan menang. Dan kemudian sisa uangnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Silakan berembuk buat apa,” sambung Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan bahwa pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh hunian layak.
Salah satunya melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
“Sekarang untuk khusus masyarakat berpenghasilan rendah, turunkan, dinolkan. Nah, definisi masyarakat berpenghasilan rendah pun, oleh Pak Menteri PKP, sudah agak diperluas,” tambahnya.
Mendagri berharap berbagai kemudahan tersebut dapat semakin mendorong perputaran ekonomi di daerah, khususnya di sektor perumahan.
Ia juga mengimbau kepala daerah agar tidak khawatir terhadap kebijakan tersebut. Pasalnya, meningkatnya pembangunan rumah akan memberikan dampak ekonomi yang pada akhirnya turut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Dengan adanya rumahnya, tadinya tanahnya kosong, hanya dapat pajak bumi saja. Tapi kalau ada rumahnya, tahun depannya pajak bumi dan bangunan. Jadi PAD akan bertambah,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPR RI Rajiv Singh, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, serta pihak terkait lainnya.
Sumber : Puspen Kemendagri
