SUMSEL // MEDIATNI-POLRI.COM / Di era keterbukaan informasi yang semakin dinamis, profesionalisme wartawan menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik. Menanggapi hal tersebut, Haprianto Tanjung, selaku Wakil Pimpinan Redaksi (Wapimred), memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran keluarga besar medianya untuk selalu menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Haprianto menekankan bahwa empat pilar media yang berada di bawah naungannya, yakni mediatni-polri.com, medianusantararaya.com, mediasuaraindonesia.id, dan mediatni-polri.id, harus menjadi contoh pemberitaan yang sehat dan edukatif.
Menjaga Marwah Jurnalisme Dalam arahannya, Haprianto Tanjung menegaskan bahwa kecepatan dalam menyampaikan berita tidak boleh mengabaikan ketepatan dan akurasi.
Ia mengingatkan bahwa setiap produk jurnalistik yang diterbitkan harus melalui proses verifikasi yang ketat.
“Sebagai Wakil Pimpinan Redaksi, saya mengajak seluruh rekan-rekan wartawan dan staf redaksi di mediatni-polri.com, medianusantararaya.com, mediasuaraindonesia.id, serta mediatni-polri.id untuk tidak goyah dalam menjaga integritas. Kode Etik Jurnalistik bukan sekadar aturan tertulis, melainkan nyawa dari profesi kita,” ujar Haprianto dalam keterangannya, Sabtu (17/01/2026).
Komitmen Melawan Hoaks
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa masyarakat mendapatkan konsumsi informasi yang jernih di tengah maraknya berita palsu atau hoaks.
Haprianto ingin memastikan bahwa media yang dipimpinnya tetap menjadi mitra strategis bagi publik maupun instansi pemerintah dalam menyebarkan fakta yang objektif.
Ada tiga poin utama yang ditekankan oleh sang Wapemred untuk seluruh timnya:
1.Objektivitas: Menyajikan fakta apa adanya tanpa opini yang menghakimi.
2.Check and Re-check: Memastikan narasumber kredibel dan data valid.
3.Tanggung Jawab: Berani bertanggung jawab atas setiap karya tulis yang dipublikasikan.
Dengan semangat kebersamaan, keluarga besar media group ini berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi media yang kredibel, berani, dan tetap berada dalam koridor hukum pers yang berlaku di Indonesia.
(*)
