JAKARTA // MEDIATNI-POLRI.COM / Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti pentingnya inovasi dan komitmen jangka panjang dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, T.R. Fahsul Falah,
mengungkapkan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN),
volume timbulan sampah harian nasional mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 118.482 ton/hari, dan masih berada pada tingkat tinggi di 2024.
Penjelasan tersebut disampaikannya dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) bertema “Waste to Energy: Studi Kasus Pelayanan Pengelolaan Sampah sebagai Energi Alternatif” di Command Centre BSKDN, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Menyikapi hal tersebut, Fahsul mengatakan, waste to energy (WtE) menjadi pendekatan yang tepat jika didukung dengan regulasi, kesiapan infrastruktur, dan kesadaran publik yang baik.
“Selain mampu mengurangi volume sampah, pendekatan ini juga menghasilkan nilai tambah berupa energi baru yang mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan, permasalahan sampah sudah menjadi isu strategis nasional yang menyentuh berbagai aspek, mulai dari pelayanan publik, kualitas lingkungan hidup, hingga ketahanan energi.
“Sampah menjadi persoalan serius di banyak daerah, timbulnya terus meningkat setiap tahun, ini butuh pengelolaan yang tidak bisa dilakukan dengan pendekatan biasa, perlu terobosan inovatif dan kerja sama lintas sektor,” ungkap Yusharto.
Dia membenarkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan daerah untuk menangani krisis persampahan yang terus meningkat adalah dengan mengembangkan pendekatan WtE.
Pendekatan tersebut bukan hanya opsi teknologi semata, tetapi juga merupakan upaya strategis dalam menghadapi tantangan besar penyediaan energi yang bersumber dari potensi lokal dan berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo juga turut menyampaikan pandangannya mengenai tantangan dan kunci keberhasilan pengelolaan sampah di daerah. Dia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih mendalam dan partisipatif.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah di daerah tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis atau program seremonial.
Namun, upaya ini memerlukan pembiasaan sosial, keterlibatan tokoh masyarakat, serta komitmen struktural yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
“Ajak tokoh masyarakat, libatkan, ajak duduk untuk menyuarakan, men-sounding gerakan ini (WtE). Sampah ini bukan hanya soal kebijakan, tidak murni policy, jadi butuh didukung semua pihak,” tegasnya.
Forum ini menjadi momentum strategis untuk mempertemukan berbagai aktor kebijakan, termasuk pemerintah daerah, akademisi,
dan mitra pembangunan dalam merumuskan solusi konkret dan jangka panjang terhadap krisis sampah di Indonesia.
BSKDN berharap forum tersebut dapat mendorong lahirnya kolaborasi nyata dan replikasi praktik baik di berbagai daerah.
Sumber : Puspen Kemendagri
