JAKARTA // MEDIATNI-POLRI.COM / Bupati Pringsewu H. Riyanto Pamungkas menghadiri Diskusi Terbatas yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama Ketua Komisi II DPR RI Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., di Kantor Sekretariat APKASI, Jakarta Selatan, Rabu (20/08/2025).
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam paparannya menekankan bahwa kemandirian fiskal merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, berdaya saing, dan akuntabel.
Menurutnya, kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari sumber daya sendiri,
khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi indikator utama dalam mengukur kemandirian tersebut.
“Peta kapasitas fiskal nasional saat ini menunjukkan mayoritas daerah masih dalam kategori lemah dan sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, paradigma Kabupaten Merdeka Fiskal perlu dikedepankan sebagai langkah strategis agar daerah lebih berdaulat secara ekonomi,” ujarnya.
Rifqinizamy menambahkan, kemandirian fiskal bukan berarti melepaskan hubungan dengan pemerintah pusat, melainkan memperkuat struktur penerimaan daerah agar lebih kokoh, efisien dan berkelanjutan.
Transfer pusat diharapkan menjadi stimulan yang bersinergi dengan kekuatan fiskal internal daerah.
Agenda ini, lanjutnya, harus menjadi perhatian strategis APKASI untuk memastikan daerah tidak hanya menjadi penerima pasif kebijakan pusat, melainkan berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan nasional.
Upaya optimalisasi PAD, pengelolaan transfer yang efektif, serta penguatan BUMD, BLUD dan pemanfaatan aset daerah merupakan langkah penting menuju kemandirian yang berkelanjutan.
Selain itu, pertemuan tersebut juga menyinggung tindak lanjut Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XXII/2024. Pimpinan DPR RI, delapan fraksi DPR,
bersama Komisi II DPR berkomitmen mengadakan pertemuan simultan dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik dalam bingkai konstitusi.
“Sebagai anak bangsa, DPR dan Pemerintah akan mencari titik tengah demi kepentingan rakyat, tetap menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, serta menghormati Putusan MK RI dengan langkah penyelesaian yang terbaik,” tegas Rifqinizamy.
Bupati Riyanto Pamungkas yang juga sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) APKASI Provinsi Lampung,
mendukung penuh upaya memperkuat kemandirian daerah agar lebih berdaya saing dan berperan aktif sebagai motor pembangunan nasional. (*)
