JAKARTA // MEDIATNI-POLRI.COM / 1 Maret 2026 Dunia tidak sedang baik-baik saja. Dunia sedang berdiri di tepi jurang. Eskalasi militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di akhir Februari 2026 bukan sekadar konflik regional. PBB menggelar rapat darurat.
Dunia tahu: satu salah langkah bisa memantik eskalasi besar bahkan menyentuh isu nuklir yang tak pernah benar-benar selesai sejak era Perang Dingin.
Kawasan Teluk menyuplai sekitar 20% kebutuhan minyak dunia. Sekitar 17–20 juta barel per hari melewati Selat Hormuz.
Jika jalur ini terganggu, harga energi global melonjak dalam hitungan jam. Pasar panik. Rantai pasok terguncang.
Dan setiap kali harga minyak melonjak, negara pengimpor seperti Indonesia ikut terpukul.
Hari ini Indonesia mengimpor mendekati 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Konsumsi kita sekitar 1,5–1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Ketergantungan itu nyata.
Nilai impor energi Indonesia dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, dan dalam kondisi harga tinggi pernah mendekati Rp 500 triliun.
Itu bukan sekadar angka. Itu ruang fiskal yang menyempit. Itu tekanan pada APBN. Itu risiko terhadap subsidi BBM dan LPG yang menyentuh langsung dapur rakyat.
Belum selesai di situ.
Indonesia merupakan salah satu importir gandum terbesar di dunia, dengan impor sekitar 8–10 juta ton per tahun. Untuk kedelai, Indonesia masih mengimpor sekitar 2–2,5 juta ton per tahun, atau lebih dari 60% kebutuhan nasional. Ketergantungan pangan ini bukan isu kecil. Ketika energi naik, ongkos logistik naik.
Ketika logistik naik, harga pangan melonjak. Dan ketika harga pangan melonjak, yang pertama merasakan sesaknya adalah ibu-ibu di pasar dan anak-anak di meja makan.
Kita pernah merasakannya. Pada 2022, ketika harga energi global melonjak akibat konflik geopolitik, tekanan inflasi dalam negeri meningkat signifikan.
Harga-harga naik. Daya beli tertekan. Dan keluarga kecil harus mengatur ulang pengeluaran hanya untuk bertahan.
Ini bukan alarm kosong. Ini pola yang berulang dalam sejarah krisis global. Pertanyaannya bukan lagi apakah dunia bergejolak. Pertanyaannya: apakah Indonesia sungguh siap jika gelombang yang lebih besar datang?
Kemandirian energi bukan lagi wacana jangka panjang. Ini kebutuhan mendesak. Ketahanan pangan bukan sekadar program kementerian.
Ini soal stabilitas keluarga Indonesia. Cadangan strategis bukan simbol politik. Ini tameng perlindungan rakyat. Diversifikasi energi terbarukan, penguatan cadangan pangan strategis, hilirisasi energi dan pangan,
serta reformasi kebijakan impor jangka panjang harus dipercepat sebelum krisis memaksa kita bergerak.
Sebagai bangsa, kita tidak boleh hanya menjadi penonton krisis global. Kita harus menjadi bangsa yang tangguh melindungi rakyatnya terutama perempuan dan anak, yang selalu menjadi kelompok paling rentan dalam setiap guncangan ekonomi.
Ancaman nuklir bukan untuk menakut-nakuti. Tetapi untuk menyadarkan: dunia sedang rapuh. Dan dalam dunia yang rapuh, bangsa yang selamat bukan yang paling keras berbicara melainkan yang paling siap menjaga rakyatnya.
Krisis global tidak pernah datang dengan permisi.
Ia datang tiba-tiba. Dan ia menguji siapa yang benar-benar siap.
Sejarah mencatat,
Bangsa yang menunda kesiapsiagaan akan membayar dengan penderitaan rakyatnya sendiri.
Indonesia tidak boleh lengah.
Karena dalam dunia yang bergetar seperti hari ini, ketahanan nasional bukan sekadar pilihan kebijakan
ia adalah kewajiban moral untuk melindungi perempuan, anak, dan masa depan bangsa.
“Setiap gejolak dunia akhirnya bermuara di dapur rakyat dan di masa depan anak-anak kita.”
(*)
