PONTIANAK // MRSIATNI-POLRI.COM / Satuan tugas gabungan Operasi Patuh Kapuas 2025 kembali melaksanakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dan identitas pengendara di kawasan Jalan Rahadi Oesman, Pontianak, Sabtu pagi (19/7/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum terpadu yang digelar oleh Polda Kalbar bersama Polres jajaran.
Pelaksanaan operasi diawali dengan apel pagi yang dipimpin oleh KBO Ditlantas Polda Kalbar, AKBP Slamet Nanang Widodo,
dan diikuti oleh personel gabungan dari berbagai instansi, yakni Polisi Militer, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Jasa Raharja, dan Satpol PP.
Dalam kegiatan ini, personel memfokuskan pemeriksaan pada kelengkapan kendaraan bermotor, surat-surat pengendara,
serta berbagai bentuk pelanggaran prioritas yaitu: menggunakan ponsel saat berkendara, Pengendara di bawah umur, Berboncengan lebih dari satu orang,
Melebihi batas kecepatan, Tidak menggunakan helm SNI dan sabuk pengaman, Berkendara dalam pengaruh alkohol serta Berkendara melawan arus lalu lintas.
Hingga hari ke-6 Operasi, tercatat 1.307 pelanggaran lalu lintas telah ditindak oleh petugas. Jenis pelanggaran terbanyak yaitu pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI.
“Kami menemukan sebagian besar pelanggar adalah pengendara yang masih abai terhadap penggunaan helm. Ini sangat disayangkan karena helm adalah perlindungan paling dasar saat terjadi kecelakaan,” jelas Nanang.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol. Bayu Suseno, menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menyukseskan Operasi Patuh Kapuas.
“Operasi ini tidak hanya menindak, tapi juga mengedukasi. Kami berharap masyarakat sadar bahwa tertib lalu lintas adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban,” ujar Bayu.
Polda Kalbar berkomitmen melaksanakan operasi dengan pendekatan yang humanis, proporsional, dan edukatif.
Operasi Patuh Kapuas 2025 masih akan berlangsung hingga akhir Juli dan menyasar berbagai titik rawan pelanggaran di Kalimantan Barat.
(*)
