JAKARTA // MEDIATNI-POLRI.COM / Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial secara hybrid di Ruang Command Center Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Rakor ini membahas percepatan penanganan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Fokusnya adalah mengenai masalah bantuan kepada korban terdampak. Ada dua macam, bantuan untuk kerusakan rumah, dan bantuan untuk perorangan,” katanya.
Tito menjelaskan, untuk bantuan perorangan, pemerintah memberikan bantuan hidup sebesar Rp15.000 per orang per hari.
Selain itu, diberikan bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta bagi warga yang mengalami kerusakan atau kehilangan perabot akibat bencana,
serta bantuan stimulus ekonomi sebesar Rp5 juta bagi warga terdampak yang mengalami gangguan mata pencaharian.
Penetapan penerima bantuan stimulus ekonomi diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Ini diserahkan kepada para bupati/wali kota yang menentukan. Apakah orang itu layak untuk mendapatkan bantuan stimulan. Karena di lapangan kan case-nya beda-beda,” tuturnya.
Sementara itu, untuk bantuan kerusakan rumah, terdapat tiga kategori yang terdiri dari rusak ringan, sedang, dan berat atau hilang. Rumah rusak ringan mendapatkan bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta,
sedangkan rumah rusak berat atau hilang akan ditangani melalui skema hunian sementara (huntara) atau Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang memilih menyewa rumah atau tinggal sementara bersama keluarga.
Pendataan penerima DTH atau huntara harus dilakukan secara cermat oleh pemerintah daerah.
Warga yang rumahnya rusak berat, lanjut Tito, akan diberikan pilihan berupa rumah dibangun kembali di atas tanah yang telah dipilih (in situ/on site) atau direlokasi ke satu kawasan hunian terpadu (kompleks).
“In situ, on site, di tempat yang dia pilih, ini dikerjakan oleh BNPB, karena ini cukup ribet ini. Nah, yang kedua adalah siapa yang ingin memilih satu lokasi bersama, kompleks lah gitu, satu hamparan, ini akan dikerjakan oleh Kementerian PKP. Saya memberikan waktu untuk pendataan itu sampai dengan Senin depan,” jelasnya.
Tito juga mengungkapkan, dari total 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, terdapat enam daerah yang tidak mengajukan usulan bantuan karena kerusakan dinilai tidak signifikan dan telah ditangani secara mandiri oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, penanganan difokuskan pada 46 kabupaten/kota lainnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 37 kabupaten/kota telah diverifikasi pendataannya oleh BPS, sementara sembilan lainnya masih dalam proses validasi.
Setelah proses validasi rampung, BNPB akan mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk segera ditransfer, sehingga bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang dapat segera dicairkan.
“Sedangkan yang [rusak] berat tadi kita sudah tahu, kira-kira yang mau rumah sendiri sama yang di kompleks. Sehingga yang di kompleks otomatis Pak Menteri PKP sudah bisa ngitung berapa, tanahnya disiapkan Pemda sendiri. Dan yang mau sendiri [in situ] ya dibangunkan BNPB. BNPB bisa ngitung juga anggarannya,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk bergerak cepat, namun tetap sesuai aturan.
Ia menyebut pentingnya gotong royong lintas kementerian dan lembaga agar penanganan pascabencana dapat berjalan efektif dan berkualitas.
“Untuk bagaimana semuanya tetap tata kelolanya benar tapi cepat dan berkualitas. Saya pikir tematik fokusnya ya, cepat, benar, sesuai aturan dan berkualitas. Yang disampaikan oleh Bapak Mendagri, kami mendukung dan dan sangat tepat Bapak Presiden menunjuk ke beliau untuk bisa mengkoordinir ini semua. Saya pikir Bapak Mendagri juga banyak sekali di lapangan,” ujar Maruarar.
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan data, kepastian hukum, serta pemilihan lokasi relokasi yang aman dari risiko bencana,
dekat dengan sumber mata pencaharian, dan memiliki akses terhadap fasilitas dasar seperti pasar, sekolah, dan layanan kesehatan.
“Ini memindahkan, bukan hanya membangun rumah, membangun jalan, tapi kehidupannya. Jadi kita juga tidak boleh nanti membangun rumah ternyata kosong. Kenapa? Jauh dari tempat kehidupannya. Tidak boleh begitu. Jadi kita mesti benar-benar cek betul [ekosistemnya],” tegasnya.
Sebagai informasi, rakor tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Serta hadir secara daring Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa,
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta diikuti oleh perwakilan dari tiga pemerintah provinsi dan 52 pemerintah kabupaten/kota.
Sumber : Puspen Kemendagri
