DEPOK // MEDIATNI-POLRI.COM / Pencalonan dan keanggotaan Indonesia di beragam organisasi internasional, perlu strategi yang terkoordinasi.
Hal ini penting karena keterlibatan Indonesia krusial untuk memperjuangkan kepentingan nasional, meningkatkan peran strategis di kancah global, serta berkontribusi pada isu-isu internasional.
Hal tersebut menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Pencalonan dan Keanggotaan Indonesia di Organisasi Internasional, di Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025).
Rakor ini digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.
Hadir dalam acara ini perwakilan berbagai kementerian dan lembaga yang berkepentingan dalam pencalonan dan keanggotaan di organisasi internasional.
Asisten Koordinasi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso mengatakan, Rakor ini merupakan sebuah mekanisme koordinasi yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil di kancah global benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pada prosesnya, pencalonan dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional memerlukan strategi yang terkoordinasi dan komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan,” kata Adi Winarso saat membuka Rakor.
Oleh karena itu, kata Adi, Kemenko Polkam khususnya Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi yang sangat strategis.
Salah satunya memastikan bahwa berbagai pencalonan Indonesia, baik pencalonan individu maupun pencalonan negara,
serta keanggotaannya di berbagai organisasi internasional, berjalan selaras dan terintegrasi dengan arah kebijakan politik luar negeri.
“Kita harus memastikan tidak ada tumpang tindih kebijakan dan setiap upaya yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait saling mendukung, bukan saling melemahkan. Kemenko Polkam berfungsi sebagai orkestrator yang menyatukan semua instrumen agar menghasilkan harmoni yang kuat,” lanjut Adi Winarso.
Saat ini, ada beberapa pencalonan strategis yang memerlukan perhatian ekstra dari Pemerintah Republik Indonesia.
Antara lain pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030, yang pemilihannya akan dilakukan pada 2028.
Kemudian pencalonan sebagai anggota Internasional Maritime Organization kategori C, periode 2026-2027 yang pemilihannya akan dilakukan pada Desember 2025.
Ada pula sejumlah pencalonan penting untuk posisi-posisi kunci di organisasi internasional, seperti di UPU, UN Board Auditors, ITLOS, ILC, UNCITRAL,
yang memiliki dampak langsung pada sektor hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan di Indonesia.
“Saya berharap semua pihak terkait meningkatkan koordinasi, memetakan secara detail strategi lobi, serta memanfaatkan jaringan diplomatik yang kita miliki untuk memastikan keberhasilan pencalonan-pencalonan ini,” kata Adi.
“Pencalonan dan keanggotaan kita di organisasi internasional bukan semata-mata tentang gengsi atau pengakuan, tetapi harus memiliki nilai tambah bagi bangsa,” ujarnya.
(*)
