JAKARTA // mediatni-polri.com / Komisi I DPR RI menyoroti nasib para wartawan yang kian terjepit di tengah efisiensi anggaran dan masifnya dominasi platform digital. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kominfo, Dewan Pers, KPI, dan KIP, Senin (7/7/2025), para legislator mendesak revisi regulasi dan peningkatan kesejahteraan jurnalis.
Anggota Komisi I Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI atau Deng Ical, menyampaikan keprihatinannya atas banyaknya wartawan yang kini dirumahkan bahkan dipecat. Ia menilai kondisi ini merupakan imbas dari kompetisi media dengan platform digital yang belum memiliki regulasi jelas.
“Saya sedih, banyak wartawan yang dipulangkan, dipecat. Sementara media makin tidak mampu bersaing dengan sosmed yang bebas tanpa aturan,” ujarnya.
Eks Wakil Wali Kota Makassar itu juga menekankan perlunya Kominfo dan lembaga terkait segera menyusun roadmap platform digital buatan Indonesia yang mampu menjadi alternatif sekaligus memberikan ruang yang adil bagi media lokal.
Senada, anggota Komisi I lainnya, TB Hasanuddin, mengingatkan bahwa wartawan memiliki peran vital sebagai pilar keempat demokrasi dan layak mendapatkan perhatian setara dengan prajurit TNI.
“Pers adalah garda depan demokrasi. Jika kita sering bicara soal prajurit, maka wartawan pun harus diperjuangkan kesejahteraannya,” tegasnya.
Ia menyoroti dominasi kepemilikan media oleh para pengusaha yang kerap mengabaikan hak dan kondisi wartawan di lapangan. Karena itu, ia mendorong semua pihak, termasuk pemerintah dan pelaku industri media, untuk duduk bersama mencari solusi konkret.
“Ini tanggung jawab kita bersama demi masa depan pers dan demokrasi di negeri ini,” tutupnya.(RED)
